Pak Jokowi Bicara Manfaat Demokrasi di Rapimnas Demokrat
jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menyatakan, reformasi politik tidak cukup hanya sampai pada dimensi sistem ketatanegaraan dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, reformasi politik juga harus diikuti kedewasaan seluruh rakyat Indonesia dalam berpolitik.
"Harus terus dibangun etika berpolitik, tata krama dan keadaban dalam berpolitik. Tidak cukup hanya di legal formal dan prosedural," ujar Jokowi -panggilan beken Joko Widodo- saat berpidato pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Sabtu (10/3).
Jokowi juga mengatakan, demokrasi harus terus dikembangkan agar bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, mantan gubernur DKI itu juga menegaskan, kontestasi dalam demokrasi harus dibarengi sikap saling menghargai dan menghormati.
“Tidak saling mencela dan mencemooh. Saling adu ide, program, gagasan dan berbeda pendapat itu biasa. Tapi harus saling menjunjung tinggi adab ketimuran serta sopan santun," ucap Jokowi di acara yang juga dihadiri Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Untuk mencapai kedewasaan dalam berdemokrasi, sambung Jokowi, seluruh elemen bangsa harus mementingkan persatuan dan persaudaraan. Karena itu, para politikus harus mampu memberi keteladanan.
Menurut Jokowi, demokrasi juga harus diikuti inovasi dan kebijakan bagi lompatan-lompatan pembangunan nasional. Tujuannya demi memenangi kompetisi global, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.
"Demokrasi harus melahirkan watak keberpihakan pada rakyat. Demokrasi harus diikuti tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan efisiensi," ucapnya.(gir/jpnn)
Jokowi menyatakan, demokrasi harus terus dikembangkan agar bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi