Pak Jokowi, Buktikan Keberpihakan pada Industri Pertahanan Nasional

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengatakan instrumen pengadaan helikopter kepresidenan pasti lewat Sekretariat Negara (Setneg), bukan lewat instrumen mitra sebagaimana sering terjadi pada pengadaan barang dan jasa.

“Pasti Setneg yang bertindak sebagai instrumen pengadaan helikopter kepresidenan. Tidak akan menggunakan instrumen bermitra,” kata Tantowi Yahya, Senin (23/11), di Gedung DPR RI, menjawab pertanyaan wartawan terkait pengadaan helikopter kepresidenan.

Menurut Tantowi, karena helikopter kepresidenan memerlukan sebuah sistem pengamanan setara dengan alutsista, maka pertimbangan yang paling dipakai oleh Setneg nantinya pasti dari Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), bukan dengan mitra.

“Sepertinya Sekretariat Negara sudah berdiskusi dengan KSAU, bukan dengan mitra,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Tapi momentum pengadaan helikopter kepresidenan tersebut, ujarnya, bisa dipakai untuk menunjukkan keberpihakkan Presiden RI kepada industri pertahanan nasional, yang selama ini lebih banyak sebagai retorika saja.

“Jadi kalau itu dijadikan momentum untuk keberpihakan kepada industri alutsista nasional, maka pilihannya adalah helikopter Puma," sarannya.

Bila presiden memulai itu, kata Tantowi, di samping akan terjadi penghematan devisa negara, sekaligus keputusan tersebut sebagai wujud nyata pembelaan terhadap industri pertahanan. Hal itu sangat strategis dan akan sangat elok dan bermakna.

“Sebaliknya, kalau presiden ragu dengan produksi dalam negeri, itu akan menjadi advertensi yang buruk bagi calon pemakai nantinya,” imbuhnya, sembari menyatakan bahwa ini hanya opini pribadi.(fas/jpnn)