Pak Jokowi dan Bu Mega, Please Simak Surat Terbuka Tentang Ahok Ini

Selain itu, Pemprov DKI membatasi lokasi kegiatan demonstrasi di Jakarta, sesuai dengan Pergub No 288 tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.

Pemprov melalui gubernur juga mengusulkan mengisi water canon dengan bensin untuk mengatasi pengunjuk rasa.  Kebijakan ini sebuah langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia.

Dari lima poin itu, Forum Kampung Kota menilai Ahok sebagai pemimpin yang tak mau mendengar dan tidak berempati pada rakyat miskin. Tindakan Ahok juga dianggap menciptakan polarisasi dan bisa memecah belah warga.

Karena itu, mereka mendesak PDI Perjuangan untuk menolak pencalonan Ahok sebagai kandidat Gubernur Jakarta dalam Pilkada 2017 nanti. Mereka yakin, tak ada basis moral dan ideologi yang bisa dijadikan dasar bagi PDIP untuk mendukung Ahok.

“Kami percaya, Ibu Megawati (Ketum PDIP) memiliki hati nurani yang berpihak pada kedaulatan warga negara yang paling tersisih secara ekonomi, dan sosial.  Seperti kami juga yang percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,” demikian tulis Forum Kampung Kota dalam rilis yang dikirim.

Mereka juga melontarkan ingatan ketika Jakarta dipimpin Joko Widodo lalu. Saat Jokowi menjadi presiden, mereka rela dan mendukung pergeseran itu.

“Kami berharap gubernur pengganti akan meneruskan semangat pendahulunya selalu melibatkan warga dalam mengambil keputusan strategis. Namun, harapan kami terus mengabur. Kebijakan-kebijakan Pemprov DKI terus menjauh dari nilai-nilai keadilan bagi warga miskin ibu kota,” tambah pernyataan Forum Kampung Kota. (jos/jpnn)