Pak Jokowi, Dua Langkah Ini Bisa Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

jpnn.com - JAKARTA – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan untuk penyelesaian kasus pelanggaran berat harus ditempuh proses rekonsiliasi dan penegakkan hukum. Kedua proses tersebut menurut Zulkifli, akan sangat baik kalau dilaksanakan berbarengan.
“Masalahnya, menurut saya proses rekonsiliasi sudah berjalan. Yang harus ditingkatkan adalah proses hukumnya,” kata Zulkifli Hasan, menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Jumat (13/11).
Proses rekonsiliasi dan penegakkan hukum terhadap dugaan pelanggaran HAM berat ujarnya, harus diselesaikan sendiri oleh bangsa ini.
“Jangan biarkan kita sesama satu bangsa diadu domba londo (Belanda,red). Jangan dibawa-bawa ke tempat lain. Apa Belanda itu lebih mencintai Indonesia di banding warga Indonesia sendiri?," tanya mantan Menteri Kehutanan era Presiden SBY itu.
Karena itu imbuhnya, MPR kembali menyarankan pemerintah, libatkan banyak pihak untuk rekonsiliasi dan berikan kepercayaan penuh aparatur penegak hukum untuk menyelesaikannya.(fas/jpnn)
JAKARTA – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan untuk penyelesaian kasus pelanggaran berat harus ditempuh proses rekonsiliasi dan penegakkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Perintah Mendagri kepada Pemda terkait Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Jelas
- GP Ansor Sebut RUU TNI Masih Sejalan dengan Semangat Reformasi
- Desakan Percepatan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024 Meluas, Perintah Menteri Rini Bikin Lega
- Sertifikasi Halal Dianggap Mahal dan Lama, Ini Jawaban LPH LPPOM
- Nasabah AJK Minta Mahkamah Agung Tolak Kasasi yang Diajukan OJK
- Optimalkan Peran Masjid, Nippon Paint Gandeng Masyarakat Ekonomi Syariah