Pak Jokowi Gerah, PNS Banyak yang Tak Produktif
![Pak Jokowi Gerah, PNS Banyak yang Tak Produktif](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20161027_004032/004032_578572_JOK_BESA.jpg)
jpnn.com - JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta format dan proses pengurusan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pegawai negeri sipil saat ini segera diubah.
Pasalnya, dia menilai, format SPJ yang ada saat ini menghabiskan waktu dan mengurangi produktivitas PNS.
Dalam rapat terbatas mengenai perubahan rezim SPJ, Jokowi, sapaan karib Presiden, menginstruksikan penyederhanaan.
"Saya minta dilakukan penyederhanaan SPJ dengan tetap menjaga akuntabilitas serta capaian output dan outcome-nya. Buat standarisasi format, jenis, dan jumlah SPJ sehingga memudahkan penerima bantuan dalam menyusun SPJ," tegasnya di kantor presiden.
Bukan tanpa sebab, keinginan Jokowi ini mengubah pakem yang telah puluhan tahun dilaksanakan.
Menurutnya, selama ini pengurusan SPJ dengan format dan aturan yang ada selama ini dilakukan sangat merepotkan dan menyita waktu para PNS yang mengurusnya.
"PNS menjadi tidak produktif karena banyak Kepala Sekolah atau guru atau Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak fokus pada tugasnya karena harus menyusun SPJ. Ini tidak boleh dilanjutkan. Karena di era persaingan antar negara yang semakin sengit seperti sekarang ini, kita membutuhkan birokrasi yang bukan hanya bisa bekerja cepat, gesit, tapi lebih berorientasi pada hasil. Bukan hanya semata-mata disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif," keluhnya.
Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya memanfaatkan teknologi informasi dalam penyederhanaan SPJ yang dilakukan.
JAKARTA--Presiden Joko Widodo meminta format dan proses pengurusan laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pegawai negeri sipil saat ini segera diubah.
- Honorer Lulus PPPK 2024 Tahap 1 Sudah Dilantik, Sisanya Malam Hari
- Masa Kontrak Kerja Guru PPPK Sampai Batas Usia Pensiun, Alhamdulillah
- Gus Ipul Yakin DTSEN Bisa Percepat Penurunan Kemiskinan
- KPK Sinyalir Uang Jutaan Dolar dari Izin Tambang era Rita Mengalir ke Japto dan Ahmad Ali
- Kubu Ted Sieong Pertanyakan Motif Jaksa Tak Hadirkan Nama-nama Dalam BAP
- KPK Sinyalir Satori dan Heri Gunawan Selewengkan Dana CSR BI Lewat Yayasan