Pak Jokowi, Ini Kriteria Calon Pengganti Jaksa Agung

jpnn.com - JAKARTA - Isu pergantian Jaksa Agung Prasetyo semakin santer. Jika memang benar terjadi pergantian, maka Presiden Jokowi (Jokowi) disarankan untuk memilih jaksa yang profesional alias bukan kader partai politik.
Mantan Ketua Komisi Kejaksaan Halius Hosen menegaskan, kriteria pertama orang yang harus ditunjuk menjadi Jaksa Agung oleh Presiden adalah sosok yang benar-benar tahu anatomi kejaksaan.
“Orang yang mengerti tugas dan tanggung jawab kejaksaan,” tegas Halius kepada JPNN.com, Jumat (23/10), menanggapi isu tentang pergantian Jaksa Agung.
Menurut dia, selama ini orang-orang selalu berpikir Jaksa Agung harus orang yang ahli penegakan hukum. Namun, kata dia, seharusnya Jaksa Agung itu diisi orang yang benar-benar tahu dengan baik anatomi kejaksaan. Tidak hanya yang ahli dalam penegakan hukum.
Sebab, kata dia, yang mesti dibenahi terlebih dahulu adalah internal kejaksaan. “Sekarang kejaksaan lagi parah, dan harus kita perbaiki bersama,” ungkap Halius.
Karenanya, Halius kembali menegaskan, Jaksa Agung harus orang yang benar-benar tahu dan paham apa masalah internal, kemudian mencari solusi sehingga jaksa bisa berdaya guna ke depan.
Kriteria kedua, menurut Halius, calon Jaksa Agung harus orang yang ahli dalam penegakan hukum. “Yakni, jaksa yang betul-betul mumpuni,” tegasnya.
Nah, Halius menegaskan, dua kriteria inilah yang mesti diperhatikan Presiden Jokowi jika memang benar-benar akan mengganti Jaksa Agung.
JAKARTA - Isu pergantian Jaksa Agung Prasetyo semakin santer. Jika memang benar terjadi pergantian, maka Presiden Jokowi (Jokowi) disarankan untuk
- Aktivis Kritik Pemberitaan soal Dasco, Terlalu Menghakimi Sepihak
- Diperiksa Kemendagri Selama 2 Jam, Lucky Hakim Dicecar 43 Pertanyaan
- Lucky Hakim Bantah Pelesiran ke Jepang Pakai Fasilitas Negara
- Penyidikan Tuntas, Kasus 558 Ribu Batang Rokok Ilegal Diserahkan ke Kejari Banyuwangi
- Amarah Nenek Gamma di Sidang Aipda Robig, Ada Pukulan, Minta Terdakwa Dihukum Mati
- Pesawat Kepresidenan Jemput Aspri, Pengamat Usul Perlu Audit Penggunaan Kendaraan Negara