Pak Jokowi, Ini Serius! Dengarlah Suara SPSI Mimika soal Freeport

Dampaknya, Freeport hanya bisa melakukan pengolahan konsentrat dalam negeri yaitu di Gresik sebesar 40 persen. Sehingga secara otomatis 60 persen aktivitas operasi tambang akan dihentikan sementara.

“Akibat dari efisiensi itu, akan berdampak terhadap kelangsungan hidup pekerja secara langsung, dan juga berdampak terhadap lembaga-lembaga penerima manfaat langsung maupun tidak langsung,” katanya. 

Adapun dampak tersebut, lanjut Virgo, mulai dari kelangsungan hidup 29.243 pekerja ditambah 87.702 keluarga pekerja yang menggantungkan nasib terhadap keberlangsungan operasi PT Freeport.

Berikut kelangsungan program kesehatan masyarakat tahun 2015 yang didanai PT Freeport, di antaranya 141.628 orang pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM), dan 65.000 orang  memeriksakan kesehatan di Klinik Umum dan spesialis. 

Selain itu, Freeport juga berperan dalam skala sekitar 70 persen untuk mendukung penurunan kasus malaria dalam tiga tahun terakhir (2011-2014) dan 96 persen angka keberhasilan pengobatan TB di klinik CHD (Standar WHO). Kemudian kelangsungan bantuan pendidikan, di antaranya pengelolaan empat asrama beasiswa, pengelolaan kelanjutan beasiswa bagi 8.814 mahasiswa di dalam negeri, dan pengelolaan kelanjutan beasiswa bagi 67 mahasiswa di luar negeri. 

Tidak itu saja, Freeport juga berperan langsung bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk kelangsungan program ekonomi berbasis desa, di antaranya bantuan usaha untuk 4.180 kelompok usaha dengan total anggaran Rp 45 Miliar, dan pendampingan usaha kecil menengah sebanyak 165 pengusaha. Kelangsungan pengembangan masyarakat berbasis desa itu antara lain pengelolaan sekitar 20 hektare lahan kakao, 35,7 hektar lahan kopi, serta mendukung modal usaha 80.000 ayam peternak dan 18.43 ton tangkapan ikan pertahun. 

“Belum lagi soal PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dimana Freeport berpengaruh terhadap 91 persen PDRB Kabupaten Mimika dan 65 persen PDRB Provinsi Papua,” kata Virgo. 

Menyikapi hal itu, PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika yang membawahi 30 Pimpinan Unit Kerja menyampaikan 8 poin pernyataan sikap seperti tercantum di bawah ini. (mix/adk/jpnn)