Pak Jokowi Jangan Salah Informasi tentang Honorer

jpnn.com - jpnn.com - Revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dibahas, tapi sudah banyak pro kontra di masyarakat.

Yang pro berupaya agar revisi cepat dilakukan agar UU ASN bisa disahkan Maret mendatang.

Sebaliknya yang kontra minta agar UU ASN jangan direvisi karena tujuannya mengakomodasi honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2).

Politikus Gerindra Bambang Riyanto mengungkapkan, ada segelintir orang yang bernafsu membatalkan revisi UU ASN.

Salah satunya dengan memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang anggaran yang harus diplotkan kepada honorer.

Sayangnya, kata dia, info-info yang diterima Presiden banyak tidak tepat.

Pemerintah pun jadi paranoid karena melihat besarnya anggaran yang ‎harus dikeluarkan.

"Untuk mengurus honorer, pemerinta‎h jangan paranoid. Honorer ini kebanyakan sudah tua, mereka menikmati status PNS tidak akan lama. Jadi nggak mungkin menyedot anggaran negara lebih besar," kata kapoksi Baleg DPR RI ini kepada JPNN, Selasa (31/1).