Pak Jokowi, Kalau Ada Reshuffle Kabinet, Rakyat Maunya Menteri Non-Parpol
jpnn.com, JAKARTA - Media Survei Nasional (Median) melakukan jajak pendapat untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait isu reshuffle kabinet.
Survei ini dilakukan pada 19-26 Agustus 2021 kepada seribu responden berusia di atas 17 tahun secara langsung atau face to face.
Hasilnya, 53 persen masyarakat menilai pergantian menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik.
Kemudian, 20 persen mengatakan reshuffle akan membuat situasi nasional menjadi lebih baik sementara 27 persen lainnya mengaku tidak tahu.
"Ternyata publik merasa bahwa kalau ada reshuffle kabinet, itu tidak berpengaruh apa-apa, tidak akan mengubah apa-apa. Jadi, 53 persen itu menganggap reshuffle kabinet itu sebetulnya tidak terlalu penting," kata Peneliti Median Rico Marbun, Kamis (30/9).
Namun, bila Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet, kata Rico, rakyat lebih menginginkan menteri yang bukan dari partai politik (parpol).
Pasalnya, hanya 14 persen masyarakat yang menginginkan menteri berasal dari parpol, sedangkan 65 persen pengin menteri profesional yang tidak berasal dari partai politik. Kemudian, 21 persen menjawab tidak tahu.
"Kita bisa melihat bahwa sebenarnya secara umum, publik tidak terlalu menginginkan adanya reshuffle dan kalau terjadi, lebih baik itu diberikan kepada profesional atau non-partai politik," ujar Rico. (mcr9/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Survei Median menunjukkan bila Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, rakyat pengin menteri non-parpol.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Dea Hardianingsih
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila