Pak Jokowi Ke Garut, Menteri PUPR Lakukan Ini
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono merespons cepat instruksi Presiden Joko Widodo tentang pembangunan rumah susun (rusun) bagi korban bencana di Kabupaten Garut.
Setelah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Basuki memutuskan membangun dua tower rusun untuk 168 kepala keluarga.
"Pak Presiden mendatangi korban banjir bandang ke Garut dan semua korban bersedia dipindahkan dari lokasi bencana, kata Basuki, Jumat (30/9).
Menurutnya, setelah disepakati pembangunan rusun, Pemda Garut menyodorkan lima opsi lokasi. Pertama, lapangan sepak bola di Blok Margawati, Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut Kota.
Kedua, bekas gudang aspal yang dipakai usaha pembuatan briket batubara di Blok Cimurah, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan.
Ketiga, sawah di Blok Kopi Lombong, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Taragong Kidul. Keempat, lapangan sepak bola dan tanah darat di Blok Sayangkaak, Kelurahan Sukanegla, Kecamatan Garut Kota. Kelima, lapangan sepakbola dan pemakaman di Blok Cileutik, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Garut Kota.
"Lima lokasi itu langsung kami tinjau dan prinsipnya disetujui. Soal lokasi mana yang akan dipakai dari lima itu, kami serahkan kembali ke Pemkab Garut," tegasnya.
Dia menjelaskan, untuk satu rusun ini akan menelan dana sebesar Rp 25 miliar. Anggarannya dialokasikan ke APBN tahun 2017.
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono merespons cepat instruksi Presiden Joko Widodo tentang pembangunan
- Ivan yang Suruh Siswa Menggonggong Dapat Kejutan dari Tahanan Polrestabes Surabaya
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan