Pak Jokowi Larang Menteri Rini Copot Petinggi BUMN
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang para menterinya di Kabinet Kerja mengambil keputusan strategis menjelang habisnya periode pemerintahan bulan Oktober mendatang.
Pelarangan ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8). "Iya memang (dilarang). Sampai Oktober. Memang ada arahan seperti itu waktu sidang kabinet," kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, larangan mengambil keputusan strategis itu baik berupa kebijakan penting, hingga pergantian jabatan-jabatan tertentu di kementerian dan lembaga.
Bahkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga termasuk yang dilarang melakukan pergantian direksi di perusahaan pelat merah.
"Bukan hanya direksi BUMN. Jabatan-jabatan pada posisi tertentu yang levelnya mungkin dirjen atau gimana. Tetapi perintah besarnya begitu, dan bukan hanya kepada Bu Rini tapi kepada semua menteri tidak boleh lagi mengganti pada level tertentu," jelasnya.
BACA JUGA: Kemarin Marah Sama Direksi PLN, Hari Ini Jokowi Ancam Pangdam dan Kapolda
Disinggung soal apa yang menjadi alasan pelarangan tersebut, Moeldoko menyebut bahwa saat ini merupakan masa-masa kritis menjelang berakhirnya periode Kabinet Kerja 2014-2019.
"Ya ini kan saat-saat kritis ya. Relatif tinggal berapa bulan. Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tandas Moeldoko. (fat/jpnn)
Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang para menterinya di Kabinet Kerja mengambil keputusan strategis menjelang habisnya periode pemerintahan bulan Oktober mendatang.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Indonesia Re Raih Anugerah BUMN Informatif Berkat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi