Pak Jokowi, Mau Sampai Kapan Pertahankan Bu Rini?

Hal lain yang disoroti Handi adalah hubungan Rini dengan DPR yang tak harmonis. Pimpinan DPR bahkan sempat melarang Menteri Rini menghadiri rapat di DPR.
Pelarangan ini berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke rapat paripurna DPR pada 23 Desember 2015. Kala itu, salah satu poin pansus adalah meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN.
ICW: Rekaman Rini Soemarno - Sofyan Dinilai Rugikan Jokowi
Handi kemudian mempertanyakan alasan Presiden Jokowi tetap mempertahankan Rini sebagai Menteri BUMN. Apalagi, komitmen membangun Pemerintahan yang bersih, berintegritas, komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara sudah tidak tampak dari kinerja Menteri BUMN.
“Kenapa presiden (Jokowi, red) masih mempertahankan menteri BUMN (Rini, red) di tengah desakan publik untuk segera diganti. Tentu kita tidak boleh menduga-duga, apalagi menjelang Pemilu 2019," pungkasnya.(ian/rmo/jpg)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno selama ini lebih menonjol karena kontroversi ketimbang prestasi.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- TASPEN Raih Penghargaan Employees Choice di Ajang 6th Indonesia Best 50 CEO Award
- Kuasa Hukum: Ijazah Jokowi Sudah Clear & Sah Secara Hukum
- TASPEN Imbau Seluruh Peserta Lindungi Data Pribadi dengan Segera Lakukan Ini
- Laris, Posko Arus Balik PTPN IV PalmCo Tol Pekanbaru-Dumai Diserbu Pemudik
- Pererat Silaturahmi dengan Stakeholder, SIG Salurkan Bantuan di 6 Provinsi
- Telkom Lewat IndiBiz Buka Posko Mudik BUMN 2025 di Pelabuhan Ketapang dan Bakauheni