Pak Jokowi, Menteri Ini Katanya Harus Diganti Demi Selamatkan Reputasi Anda

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Joko Widodo harus berani mengganti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya demi menyelamatkan reputasinya di dunia internasional.
Pasalnya, orang yang dipercayanya di kementrian tersebut dianggap tak mampu mengatasi bencana asap di Indonesia yang telah menjadi sorotan dunia akhir-akhir ini.
“Jokowi sebagai Presiden harus melakukan evaluasi secara serius terhadap kinerja Menteri KLHK," ungkap pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, Kamis, (22/10).
Dia menilai Menteri KLHK tak memiliki rencana antisipasi dan penanganan kebakaran secara sistemik dan masif. Bahkan, tegas dia, dalam kasus asap cenderung reaktif. Menurut Ubedillah, bicara hutan dan lingkungan hidup adalah sebuah program jangka panjang.
“Ini yang tak terlihat dalam satu tahun kinerja Menteri Siti,” ungkapnya.
Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta negara harus sadar kebakaran hutan kali ini bukan hal yang biasa. Menurutnya, kebakaran ini bersifat masif dan sistematis. “Masif karena ini terjadi dimana-mana. Sistematis karena kasus kebakaran beruntun dari Sumatera hingga Papua,” kata Firman.
Diduganya ada yang mendesain kasus kebakaran ini dengan menjastifikasi kemarau yang panjang. Apa motivasi mendesain kebakaran hutan dan lahan? Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, motivasinya adalah masalah politik ekonomi.
Lahan yang terbakar sebagian di area perkebunan kepala sawit dan hutan produksi untuk pembuatan kertas.
JAKARTA – Presiden Joko Widodo harus berani mengganti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya demi menyelamatkan reputasinya
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih