Pak Jokowi, Mohon Jangan Tunjuk Chatib Basri Jadi Menteri

jpnn.com - JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja untuk memperbaiki kinerja perekonomian pemerintah semakin santer terdengar. Namun, presiden yang beken dengan nama panggilan Jokowi itu juga diingatkan agar jangan sampai salah memilih figur untuk pembantunya di bidang ekonomi demi mewujudkan Trisakti dan Nawacita.
Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan, Agus Priyanto menyatakan, Jokowi jangan sampai menarik figur yang dikenal sebagai neoliberal untuk pembantunya. Sebab, menteri berpaham neiloberal hanya akan menjauhkan pemerintah dari upaya mewujudkan Trisakti dan Nawacita.
Pernyataan Agus itu sebagai respon atas semakin santernya kabar yang menyebut mantan Menteri Keuangan, M Chatib Basri bakal ditarik lagi ke kabinet sebagai menteri untuk posisi yang sama. Menurut Agus, prestasi Chatib saat jadi Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bukan hanya tak istimewa, tetapi juga meninggalkan warisan defisit pada pemerintahan saat ini.
“Ingat, Chatib Basri sudah dikenal luas dengan pernyataannya ‘kantongi nasionalismu’. Ini jelas-jelas akan bertentangan dengan cita-cita Trisakti dan Nawacita,” ujar Agus melalui siaran pers, Senin (13/7).
M Chatib Basri. Foto: dokumen JPNN
Ia menambahkan, Dede -sapaan Chatib Basri- jelas merupakan ekonom neoliberal yang membenci nasionalisme. Karenanya jika Jokowi menarik akademisi Universitas Indonesia itu menjadi Menkeu lagi, Agus khawatir upaya mewujudkan Trisakti dan Nawacita akan mental. “Apakah orang seperti orang yang anti-Trisakti akan ditunjuk oleh Jokowi untuk mengusung cita-cita Trisakti dan Nawacita?” tandas Agus.
Ia lantas membeber rekam jejak Chatib saat sebagai Menkeu menurunkan tarif impor komponen dan suku cadang low cost green car (LCGC) atau mobil kutu. Imbasnya, penjualan LCGC pada tahun 2014 melonjak hingga 150 ribu unit.
JAKARTA - Desakan agar Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja untuk memperbaiki kinerja perekonomian pemerintah semakin santer terdengar. Namun,
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Honorer di Jabatan Tampungan Diangkat PPPK Tahap 2? Info BKN Bikin Degdegan
- Wamenag Minta PUI Inisiasi Silaturahim Akbar Ormas Islam