Pak Jokowi, Papua Barat Minta Kekhususan soal Moratorium PNS

jpnn.com - MANOKWARI - Pemerintah Provinsi Papua Barat berencana meminta waktu Presiden Joko Widodo, untuk membahas masalah honorer di lingkungan pemprov setempat.

Para pemimpin daerah Papua Barat ingin pemerintah pusat tak memberlakukan moratorium penerimaan PNS. "Ada kebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil diterapkan pemerintah pusat, padahal kami di Papua Barat terdapat 1.283 honorer yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Nah, untuk memperjuangkan nasib mereka ini, kami ingin bertemu Bapak Presiden Joko Widodo,’’ kata Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol, seperti dikutip dari Radar Sorong, Rabu (2/3).

Perjuangan para honorer ini, imbuh Pieters, sudah cukup lama. Bahkan sudah 3 kali bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN dan RB), namun belum juga ditindaklanjuti. "Kami mau bertemu dan minta langsung kepada Bapak Presiden Indonesia agar kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara penerimaan pegawai negeri ini tidak berlaku di Provinsi Papua Barat,’’ ujarnya.

Jokowi dianggap perlu mempertimbangkan kekhususan di Papua Barat. Dan Pemprov Papua Barat sendiri sanggup memberi gaji 1.283 honoer bila sudah diangkat sebagai PNS. "Dari sisi keuangan daerah kami mampu, sehingga kami minta kepada pemerintah pusat untuk menyetujui karena ini terkait dengan kekhususan yang kami miliki. Sebanyak 1.283 honorer ini harus menjadi pegawai negeri sipil,’’ tuturnya.

Daftar nama-nama 1.283 honorer yang tersebar di semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemprov Papua Barat, telah terdaftar di data base K2 di Kemen-PAN dan RB. (lm/adk/jpnn)