Pak Jokowi, Pemilihan Rektor Harus Bebas Intervensi Politik

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati menyatakan Perguruan Tinggi (PT) merupakan institusi yang memiliki kebebasan akademik, sehingga dia harus mandiri di dalam menggali berbagai pemikiran dan keilmuan.

Ini disampaikan Reni menyikapi rencana pemerintah memberikan kewenangan pemilihan rektor PT kepada presiden. Menurut dia, rektor seharusnya dipilih oleh senat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT). Tidak boleh dicampuri dengan politik.

"Seharusnya rektor itu dipilih oleh senat, tidak boleh ada intervensi politik sekecil apa pun. Kalau kemudian PT dipolitisasi, itu sangat bahaya," ujar Reni usai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jumat (2/6).

Saat ditanya apakah ada politisasi dengan pemilihan rektor diputuskan oleh presiden, Reni mengaku belum bisa menyimpulkan seperti itu. Sebab, dia belum mengetahui apakah itu murni pemikiran Presiden Joko Widodo, atau sekedar wacana yang dikembangkan.

"Tapi saya yakin seyakinnya, presiden sudah paham bahwa UU Pendidikan Tinggi, mekanisme penanggungjawab PT adalah rektor dan seuruh penanggungjawab rektor itu adalah menteri Ristek Dikti," tegas dia.

Maka yang harus dilakukan, bagaimana presiden memberikan sebuah penekanan kepada menteri di dalam melakukan pengawasan dan penerapan seluruh proses peraturan pendidikan tinggi di dalam UU Dikti.

Di sisi lain, bila wacana yang dikembangkan sebagian orang ini berjalan, itu menurutnya akan mengganggu kinerja presiden. Sebab, jumlah PT tidak sedikit.

"Apakah PTS atau PTN, sekarang kan ada 4.198 PT di Indonesia. Bayangkan kalau sekarang rektornya harus dipilih presiden, kapan waktunya," tukas ketua Fraksi PPP DPR itu.