Pak Jokowi, Penegakan Hukum tak Sesuai Nawacita

Pak Jokowi, Penegakan Hukum tak Sesuai Nawacita
Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (putih-putih), bersama Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla dan Mendagri Tjahjo Kumolo sesaat sebelum memasuki ruang pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Foto: M. Fathra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai demokrasi di era Presiden Joko Widodo mundur.

Dia mengatakan, kalau di era pemerintahan sebelumnya, independensi partai politik itu 100 persen. Kondisi itu tidak pernah terjadi di era sekarang ini.

“Sekarang ini kondisi beberapa politik itu tidak tahu apa statusnya dan terjadi dualisme. Ini tidak bagus untuk demokrasi,” kata Syarif saat diskusi “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).

Syarif mengatakan, persoalan seperti ini harus segera diselesaikan.

Jangan sampai ada keberpihakan pemerintah dalam masalah dualisme partai politik.

Dia mengatakan, biarkan partai politik menjalankan sistem yang betul-betul sehat dan seusai dengan demokrasi yang diinginkan bersama.

“Mudah-mudahan ini diselesaikan secepatnya sehingga orientasinya adalah betul-betul untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Selain demokrasi, Syarif juga menyoroti persoalan penegakan hukum di era Jokowi.

Penegakan hukum diangap masih dicampur dengan intervensi pemerintah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News