Pak Jokowi, Penegakan Hukum tak Sesuai Nawacita
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menilai demokrasi di era Presiden Joko Widodo mundur.
Dia mengatakan, kalau di era pemerintahan sebelumnya, independensi partai politik itu 100 persen. Kondisi itu tidak pernah terjadi di era sekarang ini.
“Sekarang ini kondisi beberapa politik itu tidak tahu apa statusnya dan terjadi dualisme. Ini tidak bagus untuk demokrasi,” kata Syarif saat diskusi “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” di gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).
Syarif mengatakan, persoalan seperti ini harus segera diselesaikan.
Jangan sampai ada keberpihakan pemerintah dalam masalah dualisme partai politik.
Dia mengatakan, biarkan partai politik menjalankan sistem yang betul-betul sehat dan seusai dengan demokrasi yang diinginkan bersama.
“Mudah-mudahan ini diselesaikan secepatnya sehingga orientasinya adalah betul-betul untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain demokrasi, Syarif juga menyoroti persoalan penegakan hukum di era Jokowi.
Penegakan hukum diangap masih dicampur dengan intervensi pemerintah
- Hadiri China Economic and Social Forum 2024, Gus Addin: Inovasi & Kolaborasi untuk Masa Depan Global
- Sudah Saatnya Gapok Guru dan Tendik Rp 7 Juta, Alasannya Masuk Akal
- Dirikan PT Abhipraya Wijaya Sampatti, Irfan: Ingin Membuka Lapangan Kerja
- Wamenkop Ferry Juliantono Maju sebagai Calon Ketua IKA Unpad
- KPK Menyita Dokumen Kasus Korupsi Bansos Presiden dari Teddy Munawar dan Steven Kusuma
- BNPT Gelar Program Sekolah Damai untuk Ciptakan Lingkungan Belajar yang Toleran dan Antikekerasan