Pak Jokowi, Please Turunkan Harga BBM Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi, Nasyirul Falah Amru meminta pemerintah segera kembali mengkaji kebijakan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, harga minyak mentah di pasaran internasional sudah semakin anjlok sehingga sudah semestinya masyarakat di dalam negeri bisa ikut merasakannya.
Mengutip data dari Kementerian ESDM, Falah mengatakan bahwa harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Januari 2016 sebesar USD 27,49 per barel, atau turun USD 7,98 dibandingkan Desember 2015 yang mencapai USD 35,47 per barel. “Ketika harga sudah segitu maka pemerintah harus menyesuaikan dan menurunkan harga di pasaran,” ujarnya di Jakarta, Jumat (5/2).
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan, pemerintah bakal dipersoalkan jika tetap mempertahankan harga BBM ketika minyak mentah di pasar internasional anjlok. “Kalau enggak begitu pasti akan muncul pertanyaan kenapa harga minyak dunia sudah turun tetapi BBM tidak turun," tuturnya.
Falah yang juga dikenal sebagai tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) itu menjelaskan, Peraturan Menteri ESDM memang sudah mengatur tentang evaluasi harga BBM bersubsidi setiap tiga bulan sekali. Sedangkan harga baru BBM bersubsidi sudah diberlakukan mulai awal Januari lalu.
Merujuk pada Peraturan Menteri ESDM maka evaluasi atas harga BBM bersubsidi baru dilakukan pada awal April yang akan datang. “Misalkan harga minyak dunia di level USD 30 per barel, tentunya (evaluasi, red) paling tidak April,” tegasnya.
Falah pun mengaku sudah melihat sinyal positif tentang kemungkinan harga BBM bakal turun lagi. Dalam rapat antara Komisi VII DPR dengan Pertamina, perusahaan BUMN bidang minyak dan gas itu sudah mengisyaratkan untuk menurunkan harga jual produknya jenis nonsubsidi.
Falah menjelaskan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) asing kadang menjual BBM beroktan di atas 92 lebih murah ketimbang Pertamax dari Pertamina. Karenanya, wajar jika BBM nonsubsidi dari Pertamina dijual lebih murah ketimbang produk asing. “Supaya kompetitif dan hal itu suatu yang lumrah," tegasnya.(ara/JPG)
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi, Nasyirul Falah Amru meminta pemerintah segera kembali mengkaji kebijakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPP PPP Peringati Hari Ibu dengan Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Hasil Survei: Optimistis Presiden Prabowo Bawa Perekonomian Indonesia Bangkit
- Hasil Survei: Mayoritas Responden Optimistis Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik
- HUT Ke-18, Partai Hanura Konsisten Usung Peningkatan Kesejahteraan Daerah
- PKN Usulkan Dua Hal Ini Terkait Pemberantasan Korupsi