Polemik Moratorium TKI
Pak Jokowi, Sepertinya Mas Nusron Wahid Tak Paham Nawacita
jpnn.com, JAKARTA - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) kembali melontarkan kritik keras kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid. SBMI menganggap politikus Golkar itu tak memahami visi Nawacita gagasan Presiden Joko Widodo sehingga ngebet mendorong pencabutan moratorium TKI ke Timur Tengah.
Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi menyatakan, moratorium pengiriman TKI ke 19 negara Timur Tengah berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 260 Tahun 2015 merupakan upaya pemerintah melindungi warga negaranya. Dalam Nawacita ada komitmen Presiden Joko Widodo melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk 1,8 juta TKI di mancanegara.
"Pemerintah telah berlakukan moratorium untuk melindungi TKI. Karena itu harus tetap dilakukan, khususnya PLRT (penata laksana rumah tangga,” red) ke seluruh negara di Timur Tengah," ujar Bobby, Selasa (26/9).
Lebih lanjut Bobby mengatakan, moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada WNI yang memilih menjadi buruh migran Indonesia (BMI). Pemerintah, kata Bobby, menempuh kebijakan itu sebagai akibat dari banyaknya praktik bisnis penempatan buruh migran yang tidak beres.
“Faktanya sampai saat ini belum ada perbaikan tata kelola pelayanan TKI. Jadi, pencabutan moratorium belum tepat dilakukan," papar Bobby.
Menurutnya, 70 persen persoalan buruh migran bermula dari dalam negeri. Misalnya, masalah-masalah pra-penempatan yang memosisikan TKI sebagai komoditi dagang.
Sisanya, adalah masalah di negara tujuan yang secara kultural memang berbeda dengan Indonesia. Karena itu, lanjut Bobby, alangkah lebih baik jika penempatan TKI di negara yang secara kultural berbeda jauh dihentikan. “Seperti penempatan di Timur Tengah dengan banyaknya korban perdagangan manusia," jelasnya.
Derita Masniah di Yordania
Serikat Buruh Migran Indonesia menganggap Kepala BNP2TKI Nusron Wahid tak memahami visi Nawacita Presiden Jokowi tentang perlindungan bagi seluruh WNI.
- Pertamina dan Kementerian ATR/BPN Bersinergi Memperkuat Infrastruktur Energi Nasional
- Menteri ATR Nusron Wahid Sebut Sertifikasi Tanah Wakaf Masih Minim
- Migrants Day 2024, Menakar Urgensi Pendidikan Tinggi bagi Pekerja Migran Indonesia
- Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Mempercepat Penyelesaian RTRW dan RDTR
- Menteri Nusron Ungkap 60 Persen Konflik Lahan Libatkan Oknum ATR/BPN
- Menteri ATR & Menhan Kolaborasi Perkuat Pengamanan Tanah Aset Negara