Pak Jokowi, TKI di Malaysia Kehabisan Bahan Makanan

jpnn.com, JAKARTA - Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terdampak kebijakan lockdown di Malaysia, dan terancam kelaparan ternyata belum menerima bantuan dari pemerintah.

Informasi terbaru ini disampaikan Direktur Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia (P3WNI) di Malaysia, M. Zainul Arifin, Jumat sore (3/4). Dia bahkan mengirimkan video sekelompok keluarga Pekerja Migran Indoensia (PMI) yang sedang menjalani karantina mandiri di daerah Sungai Buluh, Selangor.

Dalam video itu, seorang perempuan yang menjadi juru bicara mereka menyapa Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan menyampaikan mereka merupakan buruh migran Indonsia di Negeri Jiran, dan menerima upah secara harian.

"Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kami semua adalah warga buruh migran Indonesia di Malaysia, kami digaji harian. Setelah kami dikarantina oleh Kerajaan Malaysia, sekarang ditambah lagi dua minggu dari 1 April sampai 14 April. Kami di sini dalam keadaan dikarantina, kami sudah tidak ada bahan makanan lagi," ucap perempuan tersebut.

Menurut Zainul, video itu direkam oleh para TKI tersebut pada Kamis malam (2/4). Di kawasan itu ada puluhan kepala keluarga PMI bersama anak-anak mereka yang membutuhkan bantuan sembako selama Malaysia memberlakukan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau lockdown.

"Terlebih anak-anak memerlukan asupan gizi. Mereka beralamat di Lot 3055 D, Lorong Haji Baie 2, Jalan Payajaras Dalam Sungai Buluh Selangor. Berharap Pemerintah segera melakukan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nomor Telpon Koordinator Ibu Sabrina (+60177487101)," kata Zainul melalui pesan WhatsApp yang diterima jpnn.com.

Menurut Zainul yang sejak awal mengadvokasi PMI di Malaysia, sampai hari ini belum ada bantuan dari pemerintah yang sampai ke tangan para buruh tersebut. Kalaupun ada kiriman bahan pokok, itu merupakan titipan dari orang maupun perusahaan Indonesia yang peduli dan menitipkannya ke KBRI.

"Sementara untuk KJRI-KJRI yang lain mereka belum begerak dan menunggu dari KBRI KL. Kalau ada juga, teknis bagaimana mereka tidak tahu. Pendataan juga tak efektif," tambah Zainul, yang berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima para PMI secara tepat sasaran. (fat/jpnn)