Pak Jokowi, Tolong dong Menko yang Satu Ini Ditertibkan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua The President Wacth, Nova Andika meminta ketegasan Presiden Joko Widodo terkait pembangunan fasilitas regasifikasi gas alam cair Blok Masela di Provinsi Maluku. Pasalnya, lambannya pemerintah bertindak mulai menyebabkan hal-hal yang meresahkan masyarakat.

"Hingga saat ini pengelolaan gas Blok Masela masih simpang siur. Belum ada keputusan, apakah akan dikembangkan dengan pembangunan fasilitas regasifikasi gas alam cair di laut atau di darat?," kata Andika di Jakarta, Kamis (25/2).

Akibat lamanya presiden memutus masalah tersebut, ujarnya, terjadi distorsi informasi. Contohnya, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan pembangunan Blok Masela akan dilakukan di darat dengan alasan akan memberi dampak turunan ekonomi yang lebih luas.

Pernyataan Menko Rizal baru-baru ini kata Andika, membuat gaduh Istana. Sesudah Rizal bicara, ada bantahan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi yang menegaskan Presiden Jokowi masih sedang mengkaji dan mendalami berbagai aspek, sehingga belum memutuskan untuk pembangunan offshore atau onshore untuk pembangunan kilang gas Blok Masela.

Bukan mustahil, akibat pernyataan Rizal, investor yang telah menggelontorkan dananya selama ini untuk eksplorasi dan pembangunan Blok Masela akan memilih hengkang. Dia pun berkesimpulan bahwa apa yang disampaikan Rizal jelas bertentangan dengan sikap dan kebijakan Presiden Jokowi tentang jaminan investasi dan penciptaan investasi yang mensejahterakan Bangsa Indonesia.

"The President Wacth mendesak perlunya Presiden Jokowi menertibkan Menko Rizal dengan teguran keras bahkan me-reshuffle karena tidak fokus dengan bidangnya yakni kemaritiman, yang seharusnya focus mengembangkan bidang pembangunan bidang kemarimitan," ucap dia.

Lebih lajut Andika mengatakan, hasil kajian Universitas Indonesia lanjutnya, menunjukkan bahwa pembangunan di laut memberikan PDB sebesar USD 126,3 miliar dibandingkan USD 122 miliar jika dibangun di darat kepada negara. 

"Selain itu, penerimaan negara diproyeksi bisa mencapai USD 51,8 miliar dengan mengizinkan fasilitas tersebut terapung di laut, dibandingkan USD 42,3 miliar bila dibangun di darat," ujarnya.(fas/jpnn)