Pak Jokowi, Tolong Hentikan Impor Beras
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan kebijakan impor beras tidak sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo.
Menurut Hidayat, publik sebelumnya mencatat janji yang pernah diucap Jokowi untuk tidak mengimpor beras. Namun, publik dikagetkan dengan izin impor beras 500 ribu ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"Sekalipun hanya untuk stok dan tidak ke daerah, tapi tetap saja kata-kata impor itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dulu," kata Hidayat di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (18/1).
Menurut Hidayat, sejumlah kepala daerah seperti di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, juga sudah menegaskan wilayah yang dipimpinnya mengalami surplus beras. Bahkan, kata dia, banyak sekali pimpinan daerah yang tegas mengatakan lebih memilih membeli dari wilayah-wilayah lain.
"Pak Sandiaga Uno (Wagub DKI Jakarta) menegaskan tidak setuju impor beras, mendingan beli dari Banten, Jabar atau Sulsel. Kalau Jakarta memang tidak ada sawahnya, pasti dia akan beli dari sekitarnya," katanya.
Dia mengatakan sudah seharusnya Jokowi mendengar keluhan rakyat. Apalagi, Jokowi dua hari lalu baru saja bertemu petani di Jabar dan Jateng. Bahkan, Jokowi langsung bertemu petani di sawah yang hijau.
"Sudah seharusnya Pak Jokowi mendengarkan keluhan dari rakyat," katanya.
Dia menambahkan penting bagi Jokowi untuk menegaskan akan segera panen raya karena banyak daerah surplus beras sekaligus meminta untuk tidak ada impor beras.
Sejumlah kepala daerah seperti di Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan menegaskan wilayahnya surplus beras. Buat apa lagi impor beras?
- Soal Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, DPR Minta Pemerintah Serap Gabah Petani Lokal Dahulu
- Pengamat Pertanian Sebut Impor Beras Langkah yang Tepat
- Kebijakan Impor Beras Dinilai Efektif Jaga Stabilitas Harga
- Skema Impor Menyuburkan Praktik Ilegal, KPK Wajib Usut Skandal Demurrage Rp 294 M
- KPK Selidiki Skandal Demurrage, Pakar: Pengamanan Bukti Mudahkan Penetapkan Tersangka
- KPK Diminta Prioritaskan Penyelidikan Skandal Demurrage Impor Beras