Pak Jokowi, Tolong Simak Manifesto Politik PA GMNI Ini

Bahwa Trisakti tidak boleh hanya berhenti dalam ruang formalitas, slogan dan kampanye politik, serta legitimasi kekuasaan belaka.  TRISAKTI sebagai platform perjuangan harus diintegrasikan dalam berbagai kebijakan strategis negara dan menjadi orientasi bagi penyelenggara kekuasaan negara guna mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.  Pelaksanaan TRISAKTI menuntut satunya pikiran, perkataan dan perbuatan seluruh aparatus kekuasaan negara dan seluruh kekuatan bangsa yang dijiwai oleh Pancasila dan dipandu oleh kepemimpinan politik yang sadar, memahami dan berkomitmen untuk mewujudkannya.  

Pandangan dan Sikap Politik

Mewujudkan TRISAKTI diperlukan suatu upaya revolusioner, suatu revolusi mental untuk merevitalisasi pola pikir, karakter dan kebudayaan nasional yang sesuai dengan nilai luhur dan jatidiri bangsa.  Perubahan Konstitusi yang melahirkan berbagai produk hukum dan perundang-undangan di bahwa pengaruh liberalisme dan kepentingan asing telah merubah konstruksi ketatanegaraan yang menyimpang dari Pancasila, dan karenanya harus diintegrasikan kembali pada Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.  

Dalam konteks itulah, alumni GMNI sebagai kekuatan nasionalis-sukarnois bertekad mengambil peranan dalam perjuangan kebangssan bersama seluruh kekuatan bangsa yang sehaluan dan berkomitmen untuk mewujudkan tatanan Masyarakat Pancasila melalui jalan TRISAKTI.

Kami menyadari, bahwa pelaksanaan TRISAKTI sebagai platform dalam perjuangan pembangunan negara bangsa bukanlah hal yang mudah, penuh tantangan dan cobaan. Derasnya arus liberalisasi telah mencerabut peranan negara dari tanggung jawab utamanya untuk memenuhi kepentingan rakyat, membangkitkan individualisme di segala bidang.  

Liberalisme yang demikian, melahirkan imperialisme politik, imperialisme ekonomi, dan imperialisme budaya yang berlangsung secara sistematis, masif dan terstruktur. Angin kebebasan pasca-reformasi telah ditumpangi kepentingan tersembunyi para kapitalis untuk mengisolasi Pancasila dari seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Liberalisasi politik memang telah membuka ruang bagi kebebasan dan partisipasi politik rakyat.  Namun, liberalisasi yang berlebihan dalam praktik demokrasi liberal dapat memecahbelah persatuan politik nasional, menghambat konsensus politik nasional yang akhirnya mengganggu stabilitas sosial politik yang penting bagi kelangsungan jalannya pembangunan nasional.  Keharmonisan dalam masyarakat, antar kekuatan politik, antar lembaga negara terganggu akibat semangat persaingan, egosentrisme dan individualisme yang membabibuta.

Penerapan sistem multipartai liberal di tengah eforia demokrasi elektoral telah mendegradasi peran strategis partai sebagai alat perjuangan kepentingan rakyat, kering dari ideologi perjuangan dan didominasi pragmatisme syahwat kekuasaan.   Rakyat hanya dianggap penting pada saat Pemilu, Pilkada dan keperluan legitimasi kekuasaan dalam pesta demokrasi liberal yang penuh tipuan.