Pak Jokowi, Tolong Simak Manifesto Politik PA GMNI Ini

Proses politik mengalami komodifikasi dalam logika persaingan kuantitas suara, sehingga kekuatan modal menjadi determinasi dalam mekanisme pembentukan kekuasaan  yang bertentangan dengan semangat musyawarah mufakat.  Komodifikasi politik itu tidak hanya menjadi ajang bagi para para oligarki modal, para pemburu rente, tetapi telah membuka pintu bagi kekuatan asing untuk ambil bagian dalam eforia demokrasi elektoral sebagai strategi memuluskan kepentingannya menuju akses kekuasaan negara.  

Kami memandang bahwa demokrasi liberal produk liberalisme adalah demokrasi impor, bukan demokrasi Indonesia, bukan demokrasi yang cocok dengan jiwa dan kepribadian kita sendiri.  Demokrasi yang demikian, merupakan corporate democarcy yang hanya menguntungkan sekelompok kecil orang yang memiliki modal, dan mengasingkan rakyat dari pemilik kedaulatan sesungguhnya.  

Esensi dari demokrasi sebagai kongruensi antara kedaulatan kehendak rakyat dan perilaku politik kekuasaan menjadi terasing dari proses politik sehari-hari.  Akhirnya, para oligarki kapitalis-lah yang meramaikan dan menikmati kekuasaan negara di atas penindasan kepentingan rakyat dalam . Karena itulah, kita perlu untuk menata ulang format perpolitikan di Indonesia sebagai manifestasi untuk mewujudkan kedaulatan politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.  

Bahwa liberalisasi politik selalu sejalan dengan liberalisasi ekonomi.  Liberalisasi ekonomi telah mendudukan negara sepertihalnya “sang penjaga malam” yang kehilangan daya menghadapi keganasan dan keserakahan pasar bebas.  Desakan kepentingan asing dalam berbagai kebijakan ekonomi menghasilkan kebijakan liberal, seperti pencabutan subsidi, privatisasi dan penghapusan monopoli negara atas sektor strategis.  

Kebijakan ekonomi liberal hanya memberi kesempatan besar bagi pelaku ekonomi swasta, terutama modal asing untuk mengambil peranan hegemonik dalam sektor ekonomi strategis Indonesia, sehingga tidak mengherankan jika sumberdaya energi, sumberdaya air, sumberdaya kelautan, komoditas pangan pokok, dan sumberdaya keuangan dan industri strategis, kini telah menjadi jarahan bagi para kapitalis.  

Bagi para kapitalis, lemahnya negara di sektor itulah yang menjadi kesempatan emas untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.  Para kapitalis inilah yang menjadi otak bagi operasi melumpuhkan peran negara atas nasib dan hajat hidup orang banyak.  

Kita lihat bersama, ekonomi liberal telah memunculkan ironi kemiskinan, ketimpangan dan penindasan di negeri yang kaya raya ini. Kita saksikan ledakan dahsyat pertumbuhan akumulasi kekayaan segelintir orang, sementara mayoritas rakyat banyak tidak mendapatkan akses yang adil atas kesejahteraan dan kue pembangunan nasional.  Segelintir orang itulah yang kemudian menjadi kelompok elite yang dapat mempengaruhi politik negara dalam alokasi kebijakan strategisnya di berbagai bidang.  

Berbagai undang-undang dan peraturan dibuat untuk melayani kepentingan kapitalis, berbagai dalil diungkap untuk memberi legitimasi, dan berbagai instrumen digunakan untuk mengamankan kepentingannya.  Praktik ekonomi liberal ini akan menghancurkan kemandirian ekonomi dan menyeret kita dalam ketergantungan yang semakin akut.