Pak Jokowi..DPR Beri Lampu Hijau soal RUU Redenominasi Rupiah
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah memberi lampu hijau terkait keinginan Presiden Joko Widodo berkomunikasi dengan legislatif untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi Rupiah.
Dia meyakini penyederhanaan mata uang rupiah sebagai langkah positif menopang penguatan ekonomi dan keuangan bangsa saat ini. Hanya saja dia juga meminta pembahasannya harus komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat ketika diimplementasikan.
"Pembahasannya harus hati-hati. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan karena masyarakat kaget dan trauma akibat asumsi yang bukan-bukan soal redenominasi," kata Said di Jakarta, Senin (19/12).
Politikus PDI Perjuangan ini juga berpandangan bahwa implementasi redenominasi rupiah akan lebih mudah. Apalagi Bank Indonesia (BI) sudah banyak melakukan bilateral currency swap arrangement (BCSA) atau perjanjian kerja sama bilateral dengan berbagai negara. Antara lain dengan Bank Sentral China, Korea Selatan, dan Jepang.
Karena itu, dia mengapresiasi keinginan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, yang meminta dukungan kepada Presiden Jokowi agar pembahasan RUU ini bisa dipercepat. Bahkan, presiden merespons positif dan akan melakukan komunikasi dengan DPR.
"DPR, khususnya Komisi XI siap mempercepat proses penyelesaian pembahasan RUU tersebut,” ujar politikus asal Jawa Timur ini menanggapi keinginan pemerintah.
Said menambahkan, redenominasi penting mengingat nilai tukar rupiah rentan berfluktuatif. Di sisi lain, mata uang nasional ini dianggap tak kompetitif dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Sehingga, rupiah mudah dikalahkan oleh kekuatan mata uang negara lain.
Tak jarang, ujar Said, rupiah kerap kali dimanfaatkan oleh para spekulan untuk melaksanakan transaksi carry trade (strategi trading dengan memanfaatkan danya bunga premium). "Untuk itu, saya kira, penyederhanaan mata uang rupiah ini penting," pungkasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah memberi lampu hijau terkait keinginan Presiden Joko Widodo berkomunikasi dengan legislatif untuk mempercepat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komite Transformasi Digital Dibentuk Untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak
- Ada Kabar Buruk Bagi Koruptor, tetapi Angin Segar Buat Masyarakat
- Bahlil Klaim Penerimaan Subsidi BBM Mencapai 98 Persen
- QNET Raih Kategori Gold di Ajang Indonesia SDGs Award 2024
- Duta Digital BNI Rangkul PMI Hong Kong untuk Melek Keuangan
- Raih Skor BBB, Pertamina NRE Tunjukkan Komitmen dan Keseriusan Mengelola ESG