Pak Kades Masih Bingung Kelola Dana Desa
“Kalau terkait transparansi sih oke, tapi apakah itu berarti sudah bebas penyelewengan. Belum tentu,” katanya.
Ketua Komisi I yang membidangi Pendidikan dan Pemerintahan ini menegaskan, yang harus digarisbawahi yakni kesesuaian LPJ dengan realisasi di lapangan.
Menurut dia selama ini ada banyak temuan pihaknya dimana penggunaan DD tidak sesuai fakta lapangan dengan laporan.
"Pihak Bawasda yang harus benar-benar mengawasi secara maksimal karena banyak yang tidak sesuai,” katanya mengingatkan.
Apa yang dikhawatirkan legislator dari Kolut itu bisa saja ada benarnya. Faktanya, kecurangan terhadap penggunaan DD ini sudah ditemukan di Konawe Kepulauan (Konkep).
Laporan penggunaan dana desa di daerah itu tahun 2016 lalu ditemukan banyak masalah, bahkan bisa dipastikan ada dugaan kerugian negara. Pemeriksaan Inspektorat menunjukan demikian.
“Modusnya, penggunaan dana antara laporan tidak sesuai dengan realitas lapangan,” kata Kepala Inspektorat Konkep, Mohammad Yakup kemarin.
Itu diperkuat dengan hasil pemeriksaan administrasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sultra.
Ini bukan baliho calon kepala daerah. Ukuran sekitar 2X3 meter, dengan warna sangat mencolok. Terpasang tegak, tepat di sudut jalan Desa Pohu Kecamatan
- Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Oknum Kades di Jember Ditahan Polisi
- BPMK Lanny Jaya Diduga Potong Dana Rp 100 juta dari 354 Kampung
- Rapat di DPR, Mendes Yandri Ungkap Belanja Masalah & Bentuk Tim Pengawasan Dana Desa
- Paslon Nawaitu Janji Dana Desa Rp 500 Miliar hingga Target Riau Emas, Realistis?
- Oknum Kades Ngemplak Viral di Media Sosial Gegara Dugaan Pemangkasan BLT Dana Desa
- Kades Tanjung Medang Korupsi Dana Desa, Kerugian Negara Capai Ratusan Juta