Pak, Kenapa Lama Sekali Tunjuk Menteri ESDM Definitif?

jpnn.com - JAKARTA - DPR mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif.
Salah satu alasannya adalah, apabila masih dikomandoi oleh pelaksana tugas (Plt) akan menghambat agenda di sektor migas, termasuk penerbitan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia.
"Kami mendesak presiden untuk segera menunjuk Menteri ESDM definitif. Hal tersebut diperlukan untuk membahas berbagai agenda penting di sektor migas termasuk persoalan rekomendasi izin ekspor konsentrat yang sempat menjadi polemik,” ungkap Aryo Djojohadikusumo, anggota Komisi VII DPR, komisi yang membidangi energi dan sumber daya.
Diketahui, hingga kini, posisi Menteri ESDM definitif masih kosong pasca diberhentikannya Archandra Tahar beberapa waktu lalu. Adapun jabatan tersebut sementara diisi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas (Plt).
”Anda coba tanya ke presidennya kenapa dia lama sekali memilih menterinya. Saran saya segera ditunjuk. Tetapi melibatkan lembaga-lembaga terkait agar tidak kecolongan kembali,” ucap politisi Gerindra itu.
Adapun soal penerbitan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia pada 10 Agustus 2016 lalu, kata Aryo, akan dibahas dengan menteri ESDM definitif. ”Kita harus menunggu sampai menteri ESDM yang definitif. Biar semua jelas. Ketika sudah jelas baru melanjutkan permasalahan dari penerbitan rekomendasi izin tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, tanpa kehadiran menteri yang defenitif, pembahasan itu tidak dapat dilakukan. ”Karena akan percuma saja melakukan pembahasan soal Freeport. Jika hanya diwakili oleh dirjen atau menteri Plt. Perlu pembahasan dengan menteri yang definitif,” imbuh Aryo. (aen/yuz/jpg/jpnn)
JAKARTA - DPR mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menunjuk Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) definitif. Salah satu alasannya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Data Resmi BKN Jumlah PPPK Paruh Waktu dari Seleksi Tahap 1, Lebih Banyak
- PN Jakbar Tunda Putusan Perkara Gugatan Lahan di Daan Mogot
- Polres Tarakan Diserang Oknum TNI, Kapolda dan Pangdam Langsung Angkat Bicara
- APJATI Antusias Sambut Pembukaan Penempatan PMI Sektor Domestik ke Timur Tengah
- Pemprov DKI Tak Akan Berikan Kompensasi untuk Warga yang Terdampak Bau RDF Rorotan
- Menhut Raja Antoni Memandikan Gajah di Tangkahan, Dukung Ekowisata di Taman Nasional