Pak Luhut Tak Satu Gerbong dengan Kepala Daerah yang Terapkan PSBB

Ia menambahkan, Menko Luhut juga kembali mengingatkan seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan.

"Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok," tutup Jodi.

Sebelumnya, para kepala daerah yang menerapkan PSBB seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (termasuk wali kota dan bupati di Bodebek) meminta KRL Jabodetabek dihentikan sementara.

"Kepala daerah diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur teknis PSBB. Nah, kami minta agar operasional commuterline berhenti sementara untuk ikut mematuhi kebijakan tersebut,” ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris, Jumat (17/4).

Menurut Idris, moda transportasi tersebut berpotensi atau rentan akan penularan COVID-19.

“Kami tahu PT KAI telah membatasi penumpang setiap gerbong. Namun, pada kenyataannya hal tersebut sulit, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena masyarakat yang biasanya membawa kendaraan pribadi ke kantor, dengan adanya PSBB, mereka beralih ke kereta,” terangnya. (antara/radardepok/jpnn)