Pak Mendagri, Ini Ada Kritik dari Misbakhun soal BNPP

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II  DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurutnya, hasil kerja BNPP nyaris tak terlihat.

"Sebenarnya ada atau tidak ini barang? Bagaimana bisa kalau ada kejadian di luar negeri terkait perbatasan Kemendagri bisa masuk ke situ?" katanya dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (13/6).

Menurutnya, jika fungsi BNPP hanya koordinator dalam pengelolaan perbatasan maka sebenarnya tidak tepat jika posisinya di bawah Mendagri. Sebab, untuk melakukan tugas koordinasi mengenai wilayah perbatasan harus dilakukan oleh banyak pihak. Antara lain TNI, Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Kalau hanya mengoordinasikan antarkementerian dan lembaga saja di kawasan perbatasan, itu bukan kerja Kemendagri," katanya.

Politikus Golkar itu juga mengatakan, kalaupun ada sengketa wilayah perbatasan dengan negara lain, maka kewenangan untuk menyelesaikan bukan di Kemendagri. Sebab, persoalan yang menyangkut sengketa perbatasan dengan negara lain memang menjadi kewenangan Kementerian Luar Negeri.

"Bukan haknya Kemendagri untuk menyelesaikan sengketa perbatasan. Forum dialogis itu milik Kementerian Luar Negeri, bukan Kemendagri," tegasnya.

Meski mengkritisi kinerja BNPP, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu tetap mengapresiasi kinerja Kemendagri dalam melakukan efisiensi anggaran. Terutama kebijakan Menteri Tjahjo dalam memangkas anggaran perjalanan dinas.

“Saya apresasi upaya Kemendagri untuk melakukan rasionalisasi secara drastis karena realisasinya banyak sekali yang menyangkut perjalanan dinas. Ini indikasi efisiensi di Kemendagri yang sangat tinggi," pungkasnya.(fas/jpnn)