Pak Mendagri Jamin Biaya Telepon di Perbatasan Tanpa Roaming Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan Rp 15 triliun dari APBN 2016 untuk membangun kawasan perbatasan dengan negara tetangga.  Anggaran pembangunan kawasana perbatasan difokuskan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pasar, gedung-gedung pemerintahan, dan sejumlah infrastruktur lain untuk menunjang perekonomian dan mendongkrak kesejahteraan.

Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, pemerintahan Joko Widodo saat ini berkomitmen untuk menggenjot pembangunan berbagai sarana dan prasarana di perbatasan dengan negara lain. Ia menjanjikan pada tahun depan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sudah jauh lebih baik.

"Termasuk listriknya, telepon tidak roaming (tidak terkena biaya jelajah karena di luar wilayah layanan operator, red), pembangunan asrama tentara, kepolisian, dan jalannya juga harus baik. Jadi mudah-mudahan pertengahan tahun depan wajah (perbatasan,red) Indonesia sudah beda," ujar Tjahjo  pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan di Jakarta, Jumat (11/3).

Sebagai Mendagri, Tjahjo juga mengepalai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan dilakukan mulai dari Malaka, Atambua, Belu, Merauke, Sangir Talaud, Sebatik, Nunukan.

"Kemudian ada 39 jalur tikus di Kepulauan Riau, kemudian Sabang dan Pulau Londo. Besaran anggarannya beda-beda. Total seluruhnya itu ada 187 kecamatan (kawasan perbatasan negara,red)," ujarnya.

Di beberapa daerah perbatasan, kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan pelabuhan laut. Selain itu ada juga pembangunan bandar udara di beberapa tempat termasuk dengan memperpanjang landasannya.

"Roaming telpon semua sudah clear semua. Sekarang ini infrastruktur penunjangnya harus mengejar dan ditingkatkan. Keamanan ditingkatkan. Tahun ini 60 persen selesai, tahun depan selesai (seluruhnya,red)," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)