Pak Menteri Yuddy...Suara dari Makassar Lebih Keras
jpnn.com - MAKASSAR – Setelah lahir "Rekomendasi Malang" yang antara lain berisi tuntutan agar jabatan Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota tetap eselon IIB jika nantinya sudah menjadi instansi vertikal, giliran suara serupa diteriakkan dalam pertemuan di Makassar, Jumat (29/1).
Bahkan, dalam acara “Menyerap Suara Daerah dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaksanaan Pemerintahan Umum” itu, tuntutan mereka disampaikan lebih keras dibanding acara sejenis di Malang, 26 Januari 2016.
Semua Kepala Badan Kesbangpol dari wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, yang hadir di acara itu kompak menyatakan siap menjalakan tugas sebagai pegawai pusat di bawah kemendagri. Hanya saja, mereka menolak jika turun menjadi eselon III.
Alasannya, nantinya mereka menjalankan fungsi sebagai koordinator instansi vertikal di daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum. Tidak mungkin bisa menjalankan tugas itu jika eselon mereka di bawah sekda kabupaten/kota, kapolres, dan jajaran Forkompimda lainnya.
“Kami merasa mendapat tanggung jawab mulia. Tapi tanggung jawab itu, kami harus diberi kapal yang besar, jangan yang kecil. Saya menolak jika turun jadi eselon III,” cetus Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bone, Dray Vibrianto, dengan suara lantang.
Suasana rapat sempat agak tegang, karena semua yang hadir menyampaikan tuntutan serupa. Sementara, Analis Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Hijrah Apriyansyah yang hadir di acara itu tak bisa memberikan kepastian. Padahal, kewenangan menetapkan eselonisasi itu ada di tangan Menpan-RB Yuddy Chrisnandy.
Para peserta langsung meminta kepastian. Mereka berteriak, “Menpan! Menpan!”
Kabag Perundang-undangan Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar Baharudin, yang memandu acara, langsung bereaksi sambil mengarahkan pandangan ke anak buah Menteri Yuddy. “Catat! Catat semua suara teman-teman ini, sampaikan ke pimpinan (Menteri Yuddy, red),” ujar Bahtiar, lugas.
MAKASSAR – Setelah lahir "Rekomendasi Malang" yang antara lain berisi tuntutan agar jabatan Kepala Kesbangpol Kabupaten/Kota tetap
- Peradi Masih jadi Pilihan Utama Calon Advokat Untuk Ikuti PKPA
- Masjid Indonesia Pertama di Yokohama Jepang Resmi Dibangun
- KAI Properti Dukung Pelestarian Lingkungan Melalui Aksi Tanam Pohon
- Mbak Rerie: Pembangunan Kebudayaan Bukan Langkah yang Mudah, Butuh Dukungan Semua Pihak
- Saleh Ingatkan Pemerintah Waspada soal Defisit BPJS Kesehatan
- Gegara Dilarang Pakai Narkoba, RR Tega Aniaya Istri Hingga Tewas