Pak Presiden! Para Pengusaha Keluhkan Nih Kinerja BP Batam

jpnn.com - BATAM - Kinerja kepemimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, yang baru mendapat sorotan dari para pengusaha di daerah tersebut. Pengusaha menilai mereka dianggap belum cukup dan beradaptasi. Selain itu, pimpinan BP Batam ini juga tidak mau mendekatkan diri dengan dunia usaha di Batam.

"BP Batam yang baru kurang cepat beradaptasi. Sangat bertentangan dengan keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan daya saing yang tumbuh lebih cepat dan tidak birokratif lagi," ujar Bos Panbil Group, Johannes Kennedy, seperti dikutip dari batampos (Jawa Pos Group), Kamis (26/5).

Hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya proses perizinan dengan alasan menunggu BPKP selesai melakukan audit. "Kami para pengusaha juga belum melihat terobosan baru dari BP Batam," ujarnya.

Sehingga tidak heran sejak dipegang oleh tampuk kepemimpinan yang baru, pertumbuhan ekonomi di Batam berjalan lambat. "Masalah pengalokasian lahan tak pernah kedengaran, begitu juga peralihan perizinan banyak dikeluhkan. Sehingga banyak yang menilai mereka lamban, tidak cepat baca situasi dan jauh dari dunia usaha," ujarnya lagi.

BP Batam seharusnya terus berupaya untuk menciptakan stimulan pendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Ia mencontohkan terobosan bagus yang cocok diterapkan di Batam adalah dengan menerapkan pajak pada produk dari Tiongkok yang membanjiri Batam karena penerapan ASEAN - China Free Trade Area.

BP Batam juga harus melakukan kegiatan promosi keluar dengan harapan dapat memperkuat daya saing Batam."Industri yang ada saat ini harus diperkuat. Barang-barang output Batam diedarkan di dalam negeri saja, sehingga lebih konkrit. Kami ingin melihat nafas baru untuk Batam," jelasnya.

Berbeda dengan Kennedy, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI), Djaja Roeslim tidak ingin menyalahkan kinerja BP Batam yang baru. Ia hanya meminta Kepala BP Batam yang baru, Hatanto Reksodipoetro segera membenahi institusi yang dipimpinnya.

"Saya ingin bicara lebih spesifik saja. Yang paling banyak bermasalah di BP Batam itu adalah di bagian Direktorat Lahan seperti di bagian Pemecahan Penetapan Lokasi (PPL) dan Izin Peralihan Hak (IPH)," katanya.