Pak Rizal, Tolong Jangan Dahului Keputusan Istana soal Blok Masela
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi, Nasyirul Falah Amru mengingatkan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli agar tidak mendahului keputusan Presiden Joko Widodo tentang pemanfaatan ladang gas di Blok Masela di Laut Arafura. Politikus PDI Perjuangan itu justru menyayangkan pernyataan Rizal yang menyebut pemerintah akan membangun kilang liquefied natural gas (LNG) dari Blok Masela di daratan.
Falah mengatakan, pernyataan Rizal itu justru membikin waswas karena sampai kini Jokowi -sapaan Joko Widodo- belum memutuskan apakah LNG hasil Blok Masela akan diolah di kilang di daratan (onshore) atau di lautan (offshore). “Seharusnya para pembantu Presiden jangan berpolemik, tak mendahului juga, itu bisa menggangu investasi," kata Falah di Jakartta, Selasa (23/2).
Politikus yang juga tokoh mudah Nahdlatul Ulama (NU) itu justru menyebut Rizal tak punya etika sebagai pembantu presiden. Sebab, kata Falah, menteri yang memang dikenal ceplas-ceplos itu sudah membuat pernyataan yang mendahului keputusan Jokowi selaku presiden.
"Harusnya unggah-ungguhnya (tata krama, red) dipakai. Kalau menko mendahului kehendak presiden, unggah- ungguhnya tak dipakai. Presiden belum dawuh (memberi perintah, red) kok sudah komentar," ucap Falah.
Lebih lanjut Falah mengatakan, Rizal sebagai menko maritim dan sumber daya tidak punya kewenangan teknis soal Blok Masela. “Karena yang punya kewenangan menteri ESDM. Menko tak boleh komentar seperti itu," katanya.
Sebelumnya Rizal mengatakan bahwa pemerintah memutuskan pembangunan kilang LNG Blok Masela di daratan. Alasannya adalah demi efek perekonomian di wilayah Indonesia timur, sekaligus efisiensi.
Namun, Istana Negara justru mementahkan pernyataan Rizal. Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi menyatakan Presiden Jokowi belum memutuskan pembangunan kilang LNG Blok Masela apakah dengan metode onshore atau offshore.(ara/JPNN)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Taat Hukum, Hasto Bakal Hadiri Panggilan KPK pada 13 Januari 2025
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Jangan Diundur Ketiga Kalinya, Honorer Senior Keburu Pensiun
- Usut Kasus Investasi Fiktif, KPK Periksa Dirut PT Pacific Sekuritas Indonesia Edy Soetrisno
- Terima Undangan Pemeriksaan dari KPK Senin Nanti, Sekjen PDIP Menyatakan Kesiapannya
- HUT Ke-52 PDIP di Sekolah Partai: Sederhana, Khidmat, Penuh Semangat Nasionalisme & Patriotisme
- Ada Guru Honorer Tidak Tahu Dibuka Rekrutmen PPPK 2024, Salah Siapa?