Pak Rizal, Tolong Lebih Elok Bersikap sebagai Menko

Pak Rizal, Tolong Lebih Elok Bersikap sebagai Menko
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR yang membidangi pertambangan dan energi, Nasyirul Falah Amru mengingatkan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli agar lebih bijak terkait polemiknya dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Menurut Falah, sudah semestinya Rizal sebagai menteri koordinator mengedepankan fungsi koordinasi ketimbang mengumbar pernyataan di media.

"Beliau (Rizal Ramli, red) sebagai menko seharusnya lebih santun melakukan koordinasi bawahannya. Bisa lebih elok dan bagus, jangan sampai hal-hal urusan internal diomongkan di luar terus,” ujar Falah di gedung DPR, Senin (7/3).

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, bukan sekali ini saja Rizal terlibat polemik dengan Sudirman. Sebab, sebelumnya Rizal juga pernah berpolemik soal pembangunan pembangkit listrik.

“Saya ingat, Pak Rizal beru saja duduk jadi menko sudah teriak-teriak soal proyek 35 ribu megawat. Padahal program ini sudah diputuskan di tingkat pemerintah oleh Presiden Joko Widodo,” ujar Falah.

Ia bahkan mencatat sejumlah pernyataan Rizal yang sangat menyudutkan Sudirman. Misalnya, Rizal pernah menyebut Sudirman keblinger, takut pada kepentingan asing, hingga menyelundupkan aturan. “Tak elok lah Rizal menyebut seperti itu," ujar Falah.

Sedangkan polemik terakhir yang melibatkan Rizal adalah soal pembangunan kilang gas untuk Blok Masela. Rizal ngotot agar kilang Blok Masela dibangun di daratan.

Menteri koordinator perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid  itu bahkan mengklaim Jokowi -sapaan Joko Widodo- sudah memutuskan pembangunan kilang Blok Masela dilakukan didarat. Padahal, kata Falah, kenyataannya justru presiden belum memutuskan apapun soal Bok Masela.

“Itu (Rizal) membohongi  publik. Janganlah bermanuver seperti itu," pintanya seraya menambahkan, persoalan polemik Blok Masela akan ditanyakan langsung ke Sudirman dalam rapat kerja Komisi VII DPR, Selasa (8/3).(ara/JPNN)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News