Pak Sukamta: Saya Tidak Habis Pikir, Apa yang Ada di Benak Presiden dan Jajarannya

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta mengkritik keras pemerintah karena berencana memberikan kelonggaran masyarakat kelompok usia produktif.
Pasalnya, kata dia, rencana melonggarkan aturan bagi kelompok usia produktif membingungkan masyarakat. Terutama, ketika masyarakat hendak bersikap dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Saya tidak habis pikir, apa yang ada di benak pak presiden dan jajarannya. Mengapa selalu keluar statement yang membuat bingung masyarakat," kata Sukamta dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Selasa (12/5).
Menurut Sukamta, narasi yang dikeluarkan pemerintah memang tidak jelas dalam menangani COVID-19. Narasi itu justru bertentangan antara satu dan lainnya.
Misalnya, ketika Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ingin melonggarkan aturan PSBB bagi kelompok usia produktif.
Pada saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan statmen pelonggaran PSBB dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa.
"Betapa hal ini semakin membingungkan, tidak jelas siapa yang jadi komando tertinggi dalam situasi krisis seperti ini," ujar Sukamta.
"Ini makin memperkuat dugaan pemerintah hingga hari ini tidak punya konsep untuk tangani COVID-19, tidak punya kriteria terhadap situasi yang dihadapi, tidak punya tolak ukur untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan," beber dia.
Politikus PKS Sukamta menilai rencana melonggarkan aturan bagi kelompok usia produktif membingungkan masyarakat.
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?