Pak Tedjo Bilang, Rakyat Sah jika Harus Menduduki Gedung DPR/MPR

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, rakyat tidak salah jika harus menduduki gedung DPR RI untuk memuluskan agenda pengembalian UUD 1945 ke bentuk yang aslinya.
Menurutnya, gerakan itu merupakan hak yang sah sebagai upaya rakyat memberi masukan pada pemerintah.
"Saya sudah konsultasi ke jajaran purnawirawan TNI. Salah satunya Pak Tri Sutrisno. Dia bilang ada tiga hal yang sah bisa dilakukan untuk meminta pemerintah kembali ke UUD 45 asli," ujar Tedjo Edhy Purdijatno saat menghadiri konsolidasi tokoh nasionalis bertajuk "Kembali ke Kiblat Bangsa" di Universitas Bung Karno, Jakarta, Minggu (20/11).
Tedjo Edhy kemudian menguraikan ketiga cara tersebut. Adapun cara pertama yang bisa dilakukan adalah cara konstitusional dengan memberikan masukan dan meminta pemerintah melakukan kajian soal wacana tersebut.
Namun, kata Tedjo, hal tersebut sulit dilakukan saat ini.
Cara kedua, lanjut Tedjo, adalah melalui cara ekstra konstitusional yang diaplikasikan melalui aksi turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa.
"Tapi cara ini jangan diartikan sebagai upaya kudeta politik untuk menjatuhkan presiden," sambungnya, seperti diberitakan RMOL.
Cara ketiga, sambungnya, bisa dilakukan jika pemrintah tidak menggubris masukan rakyat.
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, rakyat tidak salah jika harus
- Gelar Open House Lebaran 1446 Hijriah, OSO Ingatkan Pentingnya Menjaga Silaturahmi Sesama Manusia
- Muhammadiyah Kritik Tren Kartu Lebaran Tanpa Ucapan Mohon Maaf Lahir Batin
- Libur Lebaran 2025, Bank DKI Terapkan Operasional Layanan Terbatas
- 502 Narapidana Rutan Paser Terima Remisi Idulfitri 2025
- Daftar Nama Korban Insiden Pohon Raksasa Timpa Jemaah Salat Idulfitri di Pemalang
- Kraton Yogyakarta Gelar Garebeg Sawal, Beny: Wujud Rasa Syukur