Pak Tito Waspadai Potensi Gangguan Pascapilkada di Sejumlah Daerah Ini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan jajarannya masih terus melakukan monitoring pascapemungutan suara Pilkada Serentak 2020.
Tito menegaskan bahwa ada daerah-daerah yang dianggap perlu perhatian, karena selisih perolehan suara antarpasangan calon di bawah tiga persen.
"Kalau di bawah tiga persen kami mewaspadai kemungkinan akan terjadinya gangguan konvensional dan sengketa," kata Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/1).
Tito menjelaskan ada empat provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dengan selisih suaranya tipis, yakni Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah.
"Bahkan, dua provinsi yakni di Kalimantan Selatan dan Jambi, range-nya di bawah satu persen. Kemudian, 2 persen sampai 3 persen adalah Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah," ungkap Tito dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia itu.
Sementara itu untuk pemilihan wali kota ada tiga daerah yang persentase selisih suaranya di bawah tiga persen, yakni, Kota Metro, Samarinda dan Ternate.
Untuk tingkat kabupaten, ada 25 wilayah yang selisihnya di bawah tiga persen. Antara lain, Karimun, Sumba Barat, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Sumbawa dan Belu.
Selain itu, lanjut Tito, ada yang selisih suaranya nol koma sampai 1 persen seperti Penukal Abab Lematang Ilir, Tasikmalaya, Tojo Una-Una, Solok, Morowali Utara, Malaka.
Menurut Mendagri Tito, daerah yang selisih suara Pasloon di bawah tiga persen pada Pilkada Serentak 2020 perlu perhatian khusus.
- Mendagri Tito Setuju Penyaluran Bansos Ditunda Selama Pilkada, Siap Terbitkan Surat Edaran
- Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 919 Triliun ke Daerah, Mendagri Tekankan Poin Ini
- Mendagri: Tiga Pilar Kekuatan Negara Dimulai dari ASN Berkualitas
- P3PD Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Desa, Dukung Visi Indonesia Emas 2045
- Pj Bupati Tapanuli Utara Bikin Gaduh, Mendagri Didesak Segera Mencopot
- Kecewa, Jajaran OPD dan Camat di Nias Barat Adukan Kinerja Plt Bupati ke Mendagri