Pak Wiku Jelaskan Pertimbangan Pemerintah Menggunakan Vaksin Sinovac

Menurut Wiku, EUL dijadikan sebagai prasyarat dalam penyediaan vaksin dalam kerangka COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX).
Namun suatu negara juga bisa memutuskan kelayakan penggunaan serta proses produksi atau impor vaksin dan memberikan EUA, yang merupakan izin edar terbatas pada suatu negara.
Wiku mengatakan bahwa pada prinsipnya WHO memberikan otoritas penuh kepada otoritas nasional seperti BPOM untuk mengeluarkan EUA mengacu kepada standar global berdasarkan data dari penilaian yang transparan.
Meski demikian, kata dia, WHO mengharapkan vaksin yang telah mendapatkan EUA di tingkat nasional tetap diajukan untuk mendapat EUL dari WHO.
Wiku juga mengatakan bahwa vaksin COVID-19 adalah produk farmasi yang tergolong baru dan dikembangkan dalam waktu yang relatif singkat namun kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) yang terjadi setelah penggunaan vaksin tersebut selama ini tidak signifikan.
"Sekali lagi saya tekankan, kemunculan tersebut pun tidak signifikan jumlahnya dan terjadi hanya pada beberapa orang dengan kondisi kesehatan khusus. Vaksin diperuntukkan bagi masyarakat dalam keadaan sehat. Karenanya masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik," kata Wiku. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Vaksin Sinovac yang digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah mendapat EUA dari BPOM.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Komitmen BPOM Soal Pengawasan Produk Kosmetik yang Beredar di Masyarakat
- BPOM Bantah Isu di Medsos soal Produk Ratansha Gunakan Merkuri
- BPOM Temukan Boraks dalam Kerupuk Gendar saat Inspeksi Takjil di Semarang
- Pakar Sebut Informasi Air Galon Sebabkan Kemandulan Pembodohan Publik
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- KKI Temukan 40% Galon Guna Ulang Sudah Berusia di Atas 2 Tahun, Ini Bahayanya