Pak Yuddy, Forum Bidan dan Honorer K2 Sudah Bosan Diberi Janji
jpnn.com - JAKARTA - Forum Bidan PTT mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi segera mengeluarkan payung hukum pengangkatan mereka menjadi CPNS. Payung hukum dianggap bukti keseriusan pemerintah terhadap bidan PTT.
"Kalau hanya janji-janji, kami tidak percaya lagi. Kami maunya ada hitam di atas putih," seru Ketum Forum Bidan PTT Lilik Dian Ekasari kepada JPNN, Rabu (4/11).
Dia menambahkan, MenPAN-RB harus melakukan pendekatan dengan Menkopolhukam untuk mempercepat terbitnya PP Pengangkatan Bidan PTT, honorer kategori dua (K2) dan lainnya. Tanpa pendekatan dengan Menkopolhukam, penerbitan payung hukum jadi sulit.
"MenPAN-RB dan Menkum-HAM kan sama-sama di bawah koordinasi Menkopolhukam, jadi mestinya Pak Yuddy mendekati Menkopolhukam. Dengan adanya payung hukum, maka jalur masuk pengangkatan CPNS makin terbuka,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih menyatakan, janji Yuddy akan dipercaya honorer bila payung hukum sudah ada.
"Bagaimana mau angkat, payung hukum saja belum ada. Lah, Pak Menteri bisa saja bilang mau angkat dan diupayakan 2016. Tapi payung hukumnya sudah ada tidak. Kalau PP-nya belum terbit, sama juga bohong," tegas Titi. (esy/jpnn)
JAKARTA - Forum Bidan PTT mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi segera mengeluarkan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BKD Jabar: 400 Tenaga Non-ASN Belum Mendaftar PPPK Tahap 2
- Cerita Nelayan soal Pagar Laut: Dibangun Swadaya untuk Hadapi Abrasi dan Lindungi Tambak Ikan
- Pemerintah Dukung Partisipasi Indonesia di New York Fashion Week
- Tenaga Non-ASN Lolos Seleksi PPPK Kota Semarang Tak Seusai Kualifikasi, Waduh!
- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, KPK: Kami Menghormati
- PERADI-SAI Serukan Salam Damai dan Persatuan ke Seluruh Advokat