Pakar: Anggaran Jumbo Kemenhan RI Akan Memicu Ketegangan di Kawasan
jpnn.com, JAKARTA - Penambahan anggaran belanja alutsista yang dibiayai utang luar negeri mendapat kritik dari dosen hubungan internasional FISIP Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi.
Tindakan tersebut memberi pesan negatif kepada negara-negara sekitar Indonesia.
“Arm race atau perlombaan senjata akan terjadi di kawasan Asia Tenggara dan sebagian Pasifik,” ujar Robi Nurhadi, Senin (4/12).
Robi mengatakan bahwa pada masa damai, laju anggaran pertahanan suatu negara biasanya berbanding lurus dengan pendapatannya.
Belanja pertahanan melebihi kemampuan fiskal umumnya dilakukan oleh negara-negara yang sedang konflik atau sedang perang.
“Jadi, kalau peningkatan anggaran bersumber pada utang luar negeri, maka Indonesia sedang memberi sinyal adanya ancaman yang menjadi kebutuhan mendesak akan penguatan sistem pertahanannya,” papar peraih gelar doktor dari Pusat Studi Sejarah, Politik dan Strategi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) itu.
Masalahnya, apa betul Indonesia sedang menghadapi potensi ancaman yang begitu serius, sehingga harus menambah utang demi membiayai penguatan alutsista?
“Saya melihat Indonesia baik-baik saja dalam konteks hubungan internasional dan dinamika politik global. Situasi lingkungan pertahanan kita relatif on control. Fakta yang riil saat ini adalah Indonesia sedang menuju Pilpres 2024 yang tinggal dua bulan lagi,” jawab Robi.
Penambahan anggaran belanja alutsista yang dibiayai utang luar negeri mendapat kritik dari dosen hubungan internasional FISIP Universitas Nasional (Unas)
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Bonnie: Sensor Karya di Lukisan Yos Suprapto Bisa jadi Preseden Buruk Pemerintahan Prabowo