Pakar: DP Nol Rupiah Anies Tetap Memberatkan Rakyat Kecil

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta Trubus Rahardiansyah menilai program DP nol rupiah yang dibangga-banggakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tak banyak membantu rakyat kecil. Pasalnya, harga yang ditawarkan cukup mahal bagi mereka yang punya gaji pas-pasan.

Dikatakannya, jika bunga pinjaman DP nol persen ditetapkan 7 persen, maka untuk mendapatkan rusunami petak seluas 21 meter persegi dengan harga Rp 187 juta, masyarakat harus mencicil selama 15 tahun dengan angsuran bulanan sekitar Rp 2,1 juta.

Sedang jika dicicil dengan tenor 10 tahun, maka mereka harus membayar Rp 2,6 juta setiap bulannya. Padahal, upah minimum di DKI Jakarta ditetapkan Rp 3,6 juta per bulan.

"Kalau rusun yang harganya Rp 320 juta tipe 36 cicilan untuk tenor 15 tahun menjadi Rp 3,64 juta. Dengan demikian apakah dengan UMP Rp 3,6 juta per bulan, seseorang mampu untuk membeli rusun tersebut, meski dp nol rupiah?" kata Trubus.

Dia pun menilai kebijakan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini cenderung membohongi publik. Karena, pada akhirnya masyarkat berpenghasilan rendah (MBR) sulit untuk membelinya meskipun dengan cicilan yang ringan dan bunga rendah.

"Andaikan masyarakat mengalami kegagalan membayar cicilan atau macet, siapakah yang akan menanggung? Kebijakan ini nampaknya hanya sekedar pencintraan untuk memenuhi janji politik, tanpa perencanaan dan formulasi yang matang, dan cenderung dipaksakan," ucapnya.

Sehingga pada akhirnya, masyarakat yang akan dirugikan dari program rusunami nol rupiah ini. Lantaran masa jabatan gubernur hanya berlangsung selama 5 tahun.

Setelah itu, tidak akan ada yang mengetahui apakah gubernur selanjutnya melanjutkan atau pun mengganti kebijakan tersebut.