JPNN.com 
Pakar Duga Pemeriksaan Airlangga Pesanan Orang Dekat Istana
jpnn.com, JAKARTA - Pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi terkait perizinan ekspor CPO dinilai sarat kepentingan politik.
Pengamat politik UIN Sjech Djamil Djambek Heru Permana Putra melihat ada upaya sistematik untuk menjegal ketua umum Golkar itu menjelang Pemilu 2024.
"Airlangga Hartarto memiliki political value makin kuat jelang Pilpres 2024. Menurut saya kasus ini sarat kepentingan ekonomi-politik yang dilakukan oleh faksi-faksi yang memposisikan diri seolah dekat dengan istana," ungkap Heru saat dihubungi Kamis (27/7).
Menurut Heru, Golkar sebagai partai besar sepatutnya mengusung kader sendiri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Airlangga tentunya adalah yang paling berpeluang jadi sosok itu.
Dia juga diberikan mandat untuk menentukan capres, cawapres dan koalisi untuk Partai Golkar.
"Analisis kami, lawan-lawan politiknya mencoba menghentikan Airlangga dan merebut kepemimpinan partai dengan upaya pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus CPO ini,” ujar Heru.
Heru mempertanyakan dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto dalam kasus tersebut yang kesannya sangat dipaksakan.
Pemanggilan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kental aroma politisasi hukum
- Penyaluran Jauh Lampui Target, Akses KUR Diperluas Hingga 2 Juta Debitur Baru
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Usut Kasus korupsi CSR, KPK Periksa Pejabat Bank Indonesia
- Paket Insentif Ekonomi dari Pemerintah Jadi Angin Segar bagi Industri Otomotif
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini
