Pakar Dukung Puan untuk Mengedepan Sopan Santun dan Etika Dalam Berpolitik
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.
Pernyataan Puan tersebut diamini oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga.
Menurut Jamiludin, politik Indonesia ditunjukkan dengan perilaku menyimpang yang dilakukan pejabat publik. Bahkan ada yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum atau etika.
“Kasus penetapan batas usia capres-cawapres oleh MK (Mahkamah Konstitusi) misalnya, sudah diputuskan oleh MKMK. Dalam keputusan itu disebutkan Ketua MK melakukan pelanggaran etika berat,” tegas Jamiludin di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Sebelumnya, Luhut memberikan pernyataan terkait perkembangan politik di tanah air.
Luhut menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat.
Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika.
“Ya, itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tetapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus dengan santun dan beretika,” ujar Puan.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan.
- Prabowo Hadapi Tantangan Besar Kelola Defisit Anggaran, Pakar Sarankan Hal Ini
- PDIP Merespons Dugaan Pengerahan Kades untuk Memenangkan Paslon di Pilgub Jateng
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- Pimpin Konsolidasi PDIP di Jateng, Megawati Minta Kader Bergotong Royong Memenangkan Andika-Hendi
- KTKI Korban PHK Massal Mengadu ke Ombusdman, Minta Audiensi pada Puan Maharani & Komisi 9
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya