Pakar Dukung Puan untuk Mengedepan Sopan Santun dan Etika Dalam Berpolitik
Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Sebab, keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres.
Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024.
Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama soal netralitas penyelenggara Pemilu.
“Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK," ungkapnya.
Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa.
"Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta," tegasnya.
Tidak Menjaga Reformasi
Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan arah dukungan Luhut sangat terang-benderang.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan.
- Gibran Cek Lokasi Pengungsian Erupsi Gunung Lewotobi, Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi
- Mensesneg Ungkap Sebut Posko Lapor Mas Wapres Murni Ide Gibran
- Hanya Sikat Tom Lembong, Kejagung Bisa Dinilai Terima Suap dari Zulhas Cs
- Serikat Pekerja NIBA ALI Gelar Family Gathering dan Syukuran Atas Pelantikan Prabowo-Gibran
- Prabowo Hadapi Tantangan Besar Kelola Defisit Anggaran, Pakar Sarankan Hal Ini
- PDIP Merespons Dugaan Pengerahan Kades untuk Memenangkan Paslon di Pilgub Jateng