Pakar Dukung Puan untuk Mengedepan Sopan Santun dan Etika Dalam Berpolitik

Pakar Dukung Puan untuk Mengedepan Sopan Santun dan Etika Dalam Berpolitik
Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga. Foto: Dokpri for jpnn.com.

Jamiluddin menilai wajar bila publik mempersoalkan keputusan MK. Sebab, keputusan itu dinilai menguntungkan Gibran yang sebelumnya susah digadang-gadang sebagai cawapres.

Kekhawatiran publik itu wajar karena dapat berdampak pada pelaksanaan Pilpres 2024.

Publik khawatir Pilpres tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama soal netralitas penyelenggara Pemilu.

“Jadi, dalam konteks tersebut, tentu sangat beralasan bila publik menilai keputusan MK berpihak kepada Gibran, putra Jokowi. Justifikasi seperti ini tentu sangat logis, karena penilaian publik didasarkan pada putusan MKMK," ungkapnya.

Jamiluddin justru menilai pendapat publik yang didasarkan pada fakta patut menjadi kontrol sosial atas perilaku penguasa.

"Pendapat seperti ini justru dibutuhkan untuk menegakkan kontrol sosial dari rakyat kepada pemerintahnya agar tidak semena-mena dalam memimpin negara tercinta," tegasnya.

Tidak Menjaga Reformasi

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan arah dukungan Luhut sangat terang-benderang.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik itu harus mengedepankan sopan santun dan etika ketika menanggapi pernyataan Menko Marves Luhut Panjaitan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News