Pakar Ekonomi Usul, Lamban Cairkan Anggaran dapat Sanksi, Sepakat?

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Ekonomi Bhima Yudhistira menilai pemerintah bisa memberi sanksi tegas kepada aparatur pemerintah yang lamban mencairkan anggaran baik di level kementerian pusat maupun pemerintah daerah (pemda).

“Seharusnya dengan sanksi yang berat, seperti pemangkasan tunjangan bagi kepala daerah, bisa membuat daerah berlomba mencairkan anggaran," kata Bhima di Jakarta, Rabu.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) itu membeberkan belanja negara sampai akhir Juli 2021 mencapai Rp 1.368,4 triliun atau 49,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun.

Menurut Bhima, beberapa kementerian masih berkutat pada persoalan verifikasi data dan administrasi teknis sehingga tidak bisa memaksimalkan penyaluran anggaran belanja.

Penyaluran belanja di daerah juga masih minim yang tampak dari tingginya dana yang disimpan pemerintah daerah di bank lebih dari Rp 170 triliun.

Bhima menjabarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa juga menjadi salah satu bantuan sosial (bansos) yang pencairannya lambat.

Oleh karena itu, pejabat teknis di tingkat kabupaten perlu terus menekankan kepada perangkat desa agar segera mengajukan pencairan BLT Dana Desa.

"Senses of crisis dari pemerintah di level terkecil harus ditingkatkan, karena kondisi krisis tapi pencairannya rendah. Bahkan di tingkat pemerintah daerah, pencairan yang cepat adalah serapan belanja pegawai, bukan belanja perlindungan sosial atau belanja kesehatan, ini sangat miris," kata Bhima.