Pakar HTN Menduga Usulan Pemilu 2024 Ditunda dari Presiden Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024 menuai kritik.

Salah satunya dari Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari.

Dia menduga usulan tersebut berasal dari Presiden Joko Widodo sendiri.

"Saya pikir ini memang ada rencana dari Presiden dengan menggunakan mulut dari ketua partai untuk memastikan atau memperpanjang masa jabatannya," kata Feri Amsari saat dihubungi JPNN.com, Senin (28/2).

Dia mengingatkan usulan penundaan pemilu itu jelas melanggar Pasal 22 E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

"Harus diingat apa yang disampaikan ketua partai baik diinginkan langsung oleh presiden ataupun tidak adalah tindakan yang menentang konstitusi," jelasnya.

Dia juga menyebut usulan tersebut juga menentang Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan presiden 5 tahun.

"Jadi, tidak mungkin dan tidak bisa kemudian diatur berbeda dari kehendak konstitusi, apa pun yang terjadi," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda maksimal dua tahun.

"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda, satu atau dua tahun," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2).

Wakil ketua DPR itu mengaku akan membicarakan usulannya ini dengan pimpinan partai politik lain maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden," ujar Cak Imin. (mcr8/jpnn)