Pakar HTN: Parah Benar Kasus Ini

jpnn.com - JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan kasus dwikewarganegaraan mantan Menteri ESDM, Archandra Tahar dan seorang pelayar SMA calon Paskibraka, Gloria Natapradja Hamel sungguh memalukan rakyat Indonesia di mata dunia.
Hal tersebut terjadi ,menurut Asep, karena parahnya pemahaman hukum tentang kewarganegaraan di lingkaran Istana.
"Parah benar kasus ini. Pemahaman Istana terhadap undang-undang (UU) minim sekali. Kasus Archandra dan Natasha jelas berbeda dan ini benar-benar memalukan rakyat Indonesia di dunia karena telah mempertontonkan kekonyolan sikap," kata Asep, saat dihubungi wartawan, Selasa (16/8).
Dijelaskan Asep, dalam kasus Archandra presiden sudah kecolongan karena mengangkat seorang yang berkebangsaan asing menjadi menterinya. Dalam kasus Gloria, justru dibatalkan pelantikannya sebagai anggota Paskibraka padahal dia berhak.
"Alhasil, pelajar SMU yang masih berhak memiliki dua kewarganegaraan karena belum berusia 18 tahun dan belum menikah harusnya masih diakui sebagai warga negara seperti yang diatur dalam UU justru dianggap bukan warga negara, sehingga dia digagalkan untuk menjadi anggota paskibraka," tegasnya.
Selain itu, dia juga menyayangkan sikap para menteri di kabinet Jokowi menambah keruh permasalahan dengan mengeluarkan berbagai pernyataan yang menyesatkan.
"Mensesneg Pratikno, Menkopolhukam Wiranto begitu menggebu-gebu membela bahwa Archandra bukan warga negara Amerika Serikat. Para menteri lainnya memberikan cap Gloria sebagai warga negara asing yang tidak berhak menjadi anggota Paskibraka. Ini kan konyol sekali," ujar Asep.
Karena itu, Asep berharap Jokowi menganulir putusannya dan mengangkat Gloria menjadi anggota Paskibraka karena memang Gloria masih warga negara Indonesia dan alasan yang dikemukakan bahwa Gloria tidak berhak sebaiknya dianulir.
JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyatakan kasus dwikewarganegaraan mantan Menteri
- Kapan PPPK 2024 Tahap 1 Mulai Bekerja? Jangan Kaget ya
- Wisnu Bawa Tenaya: PHDI Sudah Terima SK AHU dari Kementerian Hukum
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz