Pakar Hukum: Desakan ke KPK Sebagai Serangan Balik Koruptor Terhadap Jampidsus

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum Prof Hibnu Nugroho menyebutkan bahwa berita soal desakan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) kepada KPK merupakan serangan balik koruptor untuk menghambat pemberantasan korupsi besar yang dilakukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.

Selain itu, rencana Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan gugatan praperadilan terkait tindak lanjut laporan ke KPK, kata Hibnu, ada sesuatu rencana dari aktor intelektual di balik itu semua.

Diketahui, pihak pelapor KSST mendesak KPK memproses laporan terkait pelaksanaan lelang satu paket saham PT GBU. Kemudian juga rencana Koordinator MAKI akan mengajukan gugatan praperadilan atas laporan tersebut.

Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu mengatakan desakan dari pelapor tersebut sebagai usaha untuk menganggu penyidikan kasus korupsi besar yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah, dan kini tengah ditangani Jampidsus Kejagung bersama jajarannya.

"Ya ini (serangan balik koruptor) sebagai usaha untuk menghambat pemberantasan korupsi oleh Jampidsus Febrie Adriansyah," kata Hibnu dalam siaran persnya tertulisnya, Senin (27/1).

Sebab, lanjut dia, dengan adanya serangan dari pihak atau aktor intelektual yang memerintahkan Koordinator KSST melayangkan desakan dan diramaikan di media dapat menganggu proses penyidikan kasus korupsi dan mempengaruhi fokus dan strategi yang dilakukan Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Sebab dengan serangan yang bertubi- tubi bisa mempengaruhi psikologis Jampidsus," tutur Hibnu yang merupakan Guru Besar Ilmu hukum pidana di bidang tindak pidana korupsi.

Dengan adanya serangan dari pemberitaan soal desakan laporan dan rencana gugatan praperadilan Koordinator MAKI, maka konsentrasi pengusutan kasus korupsi besar akan terpecah, sehingga menganggu kinerja yang dilakukan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.