Pakar Hukum Kesehatan Kritik Wamenkumham Soal Memidana Warga yang Tolak Vaksin Corona
jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Kesehatan Hasrul Buamona menilai pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej keliru soal sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak mau disuntik vaksin corona.
Dalam webinar nasional yang diselenggarakan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Senin (11/1), Edward menjadikan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum untuk memidanakan warga yang menolak untuk divaksin.
Menurut Hasrul, tidak tepat apabila Edward menjadikan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai dasar hukum untuk memidana warga yang menolak divaksin.
"Definisi kekarantinaan kesehatan dalam Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2018 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat," kata Hasrul dalam keterangan yang diterima, Selasa (12/1).
"Dari definisi ini sebenarnya lebih cenderung kepada pengaturan aktivitas sosial masyarakat yang mana hal ini kemudian terbagi dalam beberapa bentuk karantina yaitu Karantina Wilayah, Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit dan Pembatasan Sosial Berskala Besar," sambung Hasrul.
Hasrul menjelaskan, jika ingin memidanakan warga yang menolak untuk divaksin, maka Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dinilai lebih tepat untuk dijadikan dasar hukum.
"(Bunyi Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984) Barang siapa dengan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta," ujar Pakar Hukum Kesehatan dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta itu. (cr1/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Pakar Hukum Kesehatan Hasrul Buamona menilai pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej keliru soal sanksi pidana bagi masyarakat yang tidak mau disuntik vaksin corona.
Redaktur & Reporter : Dean Pahrevi
- Kemenkes Tiba-tiba Bicara Potensi Peningkatan Kasus Covid-19
- Menteri Kesehatan Pastikan Vaksin Covid-19 Buatan Indonesia Lebih Aman
- Suhud Tolak Kebijakan Vaksin Covid-19 Berbayar
- Penyidik KPK Geledah 2 Rumah Tersangka Suap Wamenkumham
- Masuk Pusaran Kasus Wamenkumham, Eks Dirut CLM Juga Terseret Kasus Pemalsuan
- Wamenkumham Eddy Hiariej Siap-siap Saja, KPK Tidak Ingin Ada Kesalahan