Pakar Hukum: Laporan PA 212 terhadap Ketum PSI Sebaiknya Diabaikan

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakir memastikan laporan Persatuan Alumni (PA) 212 terhadap Ketum PSI Grace Natalie tidak akan ditindaklanjuti polisi. Pasalnya, sikap PSI menolak poligami adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak bisa dipidanakan.
"Kalau itu tidak bisa. Setuju atau tidak setuju adalah kebebasan seseorang, entah agama apa pun apakah Islam atau bukan, apakah dia beriman atau tidak itu urusan masing-masing," katanya saat dihubungi, Kamis (7/2).
Dia menjelaskan, sikap menolak poligami tidak bisa diartikan melakukan penodaan terhadap ajaran agama tertentu. Sebab, setiap orang berhak memiliki pandangan masing-masing mengenai poligami.
"Saya kira itu bagian dari kebebasan. Orang tidak bisa dikatakan sebagai penghinaan itu bagian dari kebebasan orang-orang untuk memilih atau berpendapat," jelasnya.
Mudzakir mengatakan, sebaiknya laporan PA 212 tidak perlu ditindaklanjuti. Terkecuali jika Grace menggunakan kata-kata yang meremehkan konsep poligami menurut ajaran agama tertentu.
"Saran saya itu bagian dari hak seseorang enggak usah diproses secara hukum. Konteks harus jelas, kalau mencaci maki poligami bisa juga masuk. Harus dilihat konteks," tutupnya. (dil/jpnn)
Polisi disarankan tidak memproses lebih lanjut laporan PA 212 terhadap Ketum PSI Grace Natalie
Redaktur & Reporter : Adil
- PSI DKI Kritik Pramono, Jangan Undang Warga dari Luar Kota Setelah Lebaran
- NasDem Menghormati Jika Jokowi Pilih Gabung PSI
- Apakah Jokowi Akan Bergabung dengan PSI? Begini Analisis Pakar
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- Menakar Potensi Kolaborasi Politik Jokowi dan PSI Menuju 2029
- Mudik Gratis, PSI Berangkatkan Ratusan Pemudik Naik Bus dan Kereta